Nama Dosen di Artikel Mahasiswa: Kolaborasi atau Eksploitasi?

Artikel opini ini mengulas fenomena pencantuman nama dosen pada karya mahasiswa tanpa kontribusi nyata. Ketimpangan relasi kuasa membuat mahasiswa tertekan demi nilai. Meski melanggar etika publikasi, hal ini tidak otomatis pidana. Perguruan tinggi wajib melindungi mahasiswa yang berani menolak.

Kalau Keadilan Bisa Dibeli di Penjara, Sebenarnya Siapa yang Sedang Dihukum?

Praktik jual beli fasilitas di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya ironi di mana narapidana kaya dapat membeli kenyamanan, sementara tahanan tidak mampu harus menderita atau kehilangan hak dasarnya. Berdasarkan kasus suap Lapas Sukamiskin, penyalahgunaan kekuasaan dan komersialisasi fasilitas

Kalau Santet Tak Bisa Dibuktikan, Apa yang Dihukum Negara?

Opini ini membahas persoalan hukum dalam pengaturan santet melalui Pasal 252 KUHP, khususnya mengenai batasan frasa “memberikan harapan” dan pembuktian tindak pidana. Negara tidak harus membuktikan keberadaan kekuatan gaib, tetapi wajib membuktikan perbuatan yang dilarang undang-undang beserta unsur

Dipukul Pacar, Diancam Video Intim, Lalu Siapa yang Dihukum?

Drama Korea Law School (2021) mengangkat dilema korban kekerasan dalam pacaran yang justru diadili saat melawan. Kisah Ye-seul mengingatkan bahwa hukum harus menilai tindakan secara utuh, termasuk ancaman dan kekerasan yang melatarbelakanginya, tanpa menyalahkan korban.

Bencana Makin Parah, yang Sibuk Diurus Malah Spanduk?

Artikel opini ini menyoroti aksi Greenpeace di Bundaran HI sebagai gambaran perjuangan kebebasan berekspresi, hak aktivis, dan hak perempuan. Di tengah krisis iklim, bencana ekologis, dan meningkatnya biaya hidup, negara dituntut tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendengar kritik, melindun

Miskin Dilarang Punya Anak Atau Harus Tunggu Kaya Dulu Baru Boleh Beranak?

Gagasan "banyak anak banyak rezeki" kerap memicu kemiskinan struktural dan perceraian akibat ekonomi. Dampaknya juga memicu kemiskinan waktu bagi perempuan serta ancaman stunting pada 4,4 juta balita.

Melampaui Waris Kartini: Mengapa Akses Perempuan Indonesia Belum Cukup Tanpa Kekuasaan Substantif?

Ilusi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Meski akses pendidikan perempuan meningkat, keberadaan mereka di posisi strategis masih minim. Penulis menuntut peralihan dari sekadar partisipasi formal menuju keadilan substantif dan kontrol penuh atas arah kebijakan.

Ketika Kekuasaan Berlutut, Apakah Keadilan Ikut Merendah?

Kerendahan hati seorang pemimpin menjadi refleksi tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh perlindungan serta memperjuangkan haknya.

Politik Jual Agama: Sekularisme dan Relasi Agama-Negara

Politisasi agama merusak tatanan demokrasi dan mengancam kesetaraan hak warga negara. Berdasarkan pemikiran An-Na'im dan Alfred Stepan, artikel ini menguraikan urgensi sekularisme politik sebagai penjamin netralitas negara sekaligus benteng bagi kemurnian nilai spiritualitas.

Polemik Patriot Bond Danantara: Menelusuri Batas Tipis Insentif Ekonomi dan Celah Pencucian Uang

Percuma Kuliah Hukum 4 Tahun Kalau Kalah Sama Argumen Netizen "Pokoknya Hukum Mati!"

Kisah frustrasi saat mengedukasi asas praduga tak bersalah di medsos. Segala ilmu dan argumen akademis terbukti sia-sia, runtuh di hadapan amarah netizen yang menuntut balas dendam instan lewat dalil sapu jagat: "Pokoknya hukum mati!".

Emas Eks Jampidsus Hanyalah Puncak Gunung Es dari Dugaan Praktik Korupsi yang Mengakar

Kasus temuan emas eks Jampidsus membuktikan korupsi di Indonesia adalah ekosistem yang mengakar akibat monopoli wewenang tanpa pengawasan. Negara harus berhenti reaktif dan segera mereformasi sistem pencegahan korupsi secara transparan agar tak muncul koruptor baru kelak.