BEM SI: Mahasiswa Harus Kritis Mengawal Pemerintah dan Berpihak kepada Rakyat

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat, serta menyampaikan kritik apabila keputusan pemerintah menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan bahwa sikap kritis mahasiswa tidak harus selalu diwujudkan melalui pertentangan dengan pemerintah. Mahasiswa justru perlu mengambil posisi independen agar kekuasaan tetap dijalankan sesuai kepentingan publik.

“Bagi mahasiswa, peran tersebut diwujudkan dengan menjadi agent of change sekaligus agent of control. Mahasiswa bukan hanya menjadi penggerak perubahan, tetapi juga harus kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan,” kata Muzammil saat dihubungi pada Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi semangat Sumpah Pemuda, terutama menjelang satu abad ikrar persatuan yang lahir pada 1928.

Sumpah Pemuda Bukan Sekadar Seremoni

Muzammil menilai, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial setiap tahun. Nilai persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa saat ini.

Menjelang 100 tahun Sumpah Pemuda, ia mendorong generasi muda memperkuat kemandirian bangsa, mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, serta memastikan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan persatuan dan kerja bersama. Karena itu, pemuda tidak cukup hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan nasional.

Muzammil menyebutkan, kontribusi pemuda dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik politik praktis maupun di luar politik praktis. Namun, apa pun jalur yang dipilih, idealisme dan pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi landasan.

“Yang terpenting, di mana pun kita berada, perjuangan dan pengabdian kita harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa Harus Independen dalam Mengawasi Pemerintah

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Muzammil menekankan pentingnya menjaga independensi mahasiswa. Dukungan patut diberikan ketika kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kritik dan masukan harus tetap disampaikan apabila kebijakan yang diambil belum mencerminkan kepentingan publik.

Sikap kritis tersebut, menurutnya, bukan berarti mahasiswa harus selalu berseberangan dengan penguasa. Pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.

Persatuan bangsa juga perlu dijaga tanpa menghilangkan ruang kritik. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjalankan peran sebagai penggerak perubahan sekaligus pengawas kebijakan publik secara konstruktif.

Pengelolaan Kekayaan Alam Harus Berpihak kepada Rakyat

Selain menyoroti fungsi pengawasan, Muzammil mengingatkan pentingnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara mandiri dan adil agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Menurutnya, pembangunan nasional harus memastikan kekayaan dan sumber daya negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu hal penting agar kemajuan Indonesia tidak hanya tercermin dalam indikator pembangunan, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menjelang satu abad Sumpah Pemuda, Muzammil berharap generasi muda mampu melanjutkan warisan persatuan dengan menjawab berbagai persoalan bangsa. Pemuda diharapkan berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui perjuangan menuju bangsa yang mandiri, negara yang maju, dan rakyat yang makmur. Dengan begitu, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak sekadar menjadi target pembangunan, melainkan masa depan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.