Demo di Monas Saat Sumpah Pemuda, LKBHMI PB HMI Sampaikan 12 Tuntutan kepada Pemerintah

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Dalam aksi bertema “Menggugat untuk Indonesia Lebih Baik dan Sejahtera” dengan seruan “Satu Suara, Satu Tujuan” tersebut, massa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan yang disuarakan mencakup penegakan hukum, pemberantasan mafia, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, pemberantasan narkoba dan perjudian, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.

Koordinator Lapangan aksi, Iwan Mazkrib, S.H., mengatakan peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan negara, bukan sekadar seremoni tahunan.

“Agenda peringatan Sumpah Pemuda ini merupakan refleksi sekaligus ultimatum terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Dua belas isu strategis yang kami bawa menandakan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan agenda konstitusional,” kata Iwan.

Soroti Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Iwan menilai penegakan hukum perlu diperkuat agar tidak dilemahkan oleh praktik mafia, kepentingan korporasi, penyimpangan birokrasi, maupun tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga menyoroti persoalan agraria, distribusi energi, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, serta penggunaan anggaran publik. Menurutnya, berbagai sektor tersebut harus dikelola dengan mengedepankan keadilan sosial dan akuntabilitas.

“Kami menantang pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan-persoalan yang kami soroti. Indonesia adalah negara hukum, negara yang kaya, dan negara yang berdaulat. Kedaulatan itu harus dibuktikan melalui keberanian menegakkan hukum, membenahi tata kelola, serta memastikan kekayaan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Menurut Iwan, cita-cita Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan, kata dia, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, disertai transparansi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.

LKBHMI Minta Evaluasi Program Pemerintah

Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi, S.H., turut menyoroti tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan negara. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan konstitusi, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

“Aparat penegak hukum adalah alat paksa negara yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengabdi kepada negara. Namun, kita menghadapi ironi ketika negara memiliki kekayaan yang besar, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Ibrahim.

Ia menilai kekayaan negara semestinya menjadi fondasi kesejahteraan bersama, bukan hanya tercatat dalam laporan atau dinikmati oleh segelintir pihak.

Ibrahim mendesak Presiden memimpin evaluasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya terkait tata kelola agraria, energi, lingkungan hidup, pangan, program strategis pemerintah, dan integritas aparat.

Menurutnya, evaluasi perlu dilengkapi indikator terukur, jadwal pelaksanaan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta hasil yang dapat diakses masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pemberantasan penyimpangan harus dilakukan melalui pembenahan sistem dan penegakan hukum berbasis bukti.

“Kami menuntut kesejahteraan bersama. Tidak cukup hanya mencaci maki atau mencari-cari kesalahan. Mengapa kita tidak membangun sistem yang memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak hukum? Namun, peningkatan kesejahteraan itu harus berjalan bersama integritas, pengawasan, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Berikut 12 Tuntutan LKBHMI PB HMI

Dalam aksi tersebut, LKBHMI PB HMI menyampaikan 12 tuntutan sebagai berikut:

1. Mengusut tuntas persoalan pagar laut dan mafia tanah.
2. Melakukan audit sektor energi dan pertambangan.
3. Menindak tegas kejahatan kehutanan.
4. Membongkar korupsi dana bencana.
5. Mendorong reformasi total Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6. Memberantas mafia pangan.
7. Mengejar dan menangkap gembong narkoba.
8. Memberantas bandar judi daring (online) maupun luring (offline).
9. Mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
10. Mengevaluasi Agrinas dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
11. Mengevaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
12. Mendorong kesejahteraan jaringan pengamanan (safeguard) sebagai prasyarat RUU Perampasan Aset, termasuk tuntutan kenaikan gaji minimal Rp50 juta bagi TNI, Polri, dan jaksa.

Berbagai tuntutan tersebut mencakup persoalan penegakan hukum, pengelolaan kekayaan negara, hingga evaluasi program strategis pemerintah. Tuntutan mengenai kenaikan gaji aparat menjadi salah satu poin yang disampaikan massa, dengan penekanan bahwa kesejahteraan perlu berjalan beriringan dengan integritas dan pengawasan.

Sumpah Pemuda sebagai Momentum Pengawasan Publik

LKBHMI PB HMI memandang peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum bagi mahasiswa untuk memperkuat partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Organisasi tersebut menegaskan bahwa persatuan pemuda tidak berarti menghilangkan ruang kritik terhadap pemerintah.

Melalui aksi di Monas, mereka mendesak pemerintah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui evaluasi kebijakan, pembenahan tata kelola, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aspirasi tersebut selanjutnya menempatkan pemerintah dan lembaga terkait pada tuntutan publik untuk menjelaskan langkah tindak lanjut, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan yang menjadi sorotan demonstran.