Dedi Mulyadi Apresiasi Kepatuhan Warga Jabar Membayar Pajak di Tengah Tekanan Fiskal

SINERGYNEWS.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang tetap taat membayar pajak di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi tersebut, khususnya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Dedi menyampaikan terima kasih kepada warga atas partisipasi mereka dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa dukungan masyarakat.

"Terimakasih kepada warga Jabar atas kontribusinya terhadap pembangunan Jawa Barat. Di tengah tekanan fiskal yang dialami Pemprov Jabar masyarakat Jabar masih bahu-membahu memberikan bantuan pembangunan dalam bentuk pajak," katanya melalui akun media sosial miliknya, Jumat (30/10/2026).

Pajak Menjadi Kontribusi Masyarakat bagi Pembangunan

Dedi menilai kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk partisipasi langsung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat.

Ia secara khusus menyoroti kontribusi melalui pembayaran PKB yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Partisipasi tersebut dinilai berarti bagi pemerintah, terutama ketika daerah menghadapi tekanan fiskal.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, tetapi juga mencakup tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah.

Pemprov Jabar Akui Pelayanan Masih Perlu Diperbaiki

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Ia berjanji melakukan evaluasi dan introspeksi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan Pemprov Jawa Barat belum optimal. Sehingga kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat. Sementara itu, masyarakat berperan melalui partisipasi sekaligus memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan Pemprov Jawa Barat belum optimal. Sehingga kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," ujarnya.

Apresiasi terhadap kepatuhan pajak tersebut disampaikan bersamaan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan. Dedi berharap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintah.