Menjaga Fiskal Indonesia, PEI Dorong Akselerasi Kendaraan Listrik Domestik dan Tantang Keandalan Sistem Jaringan PLN

SINERGYNEWS.ID, Jakarta 31 Oktober 2026 – Ketua Umum Pemuda Energi Indonesia (PEI), Erwin Damanik, ST, menegaskan pentingnya langkah radikal dalam memangkas ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) nasional. Langkah ini krusial di tengah ancaman pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang diproyeksikan menembus Rp600 triliun hingga Rp700 triliun pada akhir tahun 2026. Salah satu solusi taktis dan jangka panjang yang didorong oleh PEI adalah pemutusan rantai konsumsi energi fosil sektor transportasi melalui percepatan adopsi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) secara masif di Indonesia.

Erwin Damanik menjelaskan bahwa lonjakan beban fiskal dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang melonjak hingga US$112,81 per barel per September 2026. Situasi ini diperparah oleh data BPS yang mencatat kenaikan nilai impor migas hingga 30,73% secara tahunan menjadi US$3,53 miliar pada Agustus 2026. Kondisi tersebut memaksa realisasi subsidi dan kompensasi energi meroket hingga Rp376,8 triliun atau menghabiskan 84,3% kuota APBN hanya dalam waktu sembilan bulan.

"Kita tidak bisa terus menyandera APBN dengan membiayai energi fosil impor yang harganya tak menentu. Akselerasi penggunaan kendaraan listrik di ranah domestik merupakan jawaban nyata untuk langsung menekan angka impor BBM secara signifikan. Dengan mengalihkan basis energi transportasi dari minyak impor ke listrik domestik, kita sedang mengamankan ketahanan fiskal sekaligus kedaulatan energi bangsa," ujar Erwin Damanik dalam keterangan tertulisnya.

Kendati demikian, PEI memberikan catatan kritis bahwa migrasi masif menuju era elektrifikasi ini akan mendatangkan tantangan baru pada sektor hilir ketenagalistrikan. Lonjakan beban listrik dari pembangunan infrastruktur pengisian daya (charging station) dan pengisian mandiri menuntut kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan yang luar biasa tangguh dari pusat hingga ke daerah.

Selain kesiapan infrastruktur oleh PLN, PEI juga menekankan pentingnya komitmen politik dari pemangku kebijakan di daerah. Para kepala daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk mengambil peran aktif sebagai motor penggerak transisi ini melalui kebijakan konkret di lingkungan birokrasi mereka sendiri.

"Garis bawah yang harus disadari bersama adalah keandalan sistem ketenagalistrikan Nusantara. PT PLN (Persero) harus menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan Nusantara tanpa kompromi. Distribusi beban harus dikelola secara presisi, infrastruktur jaringan diperkuat, dan pasokan listrik harus dipastikan tetap stabil serta bebas dari gangguan, terutama di wilayah-wilayah sentra ekonomi dan kota-kota di Indonesia, dan mendorong kepala daerah untuk kendaraan operasional menggunakan kendaraan listrik yang menjadi basis pengguna kendaraan listrik," pungkas Erwin.