Pramono Anung Mulai Rapat di 44 Kecamatan Jakarta Pekan Depan, Lurah Bisa Sampaikan Persoalan Langsung

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat langsung di 44 kecamatan mulai pekan depan untuk menyerap persoalan di tingkat wilayah. Melalui agenda tersebut, camat dan lurah mendapat kesempatan menyampaikan berbagai kendala pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat secara langsung kepada gubernur.

Pramono mengatakan, rapat akan melibatkan camat, lurah, wali kota atau bupati, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran asisten gubernur. Dalam pertemuan itu, camat akan mempresentasikan persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

"Jakarta ini punya 44 kecamatan, 267 kelurahan. Sering kali karena hierarki yang begitu panjang, persoalan di bawah itu sampai ke gubernur terlambat dan persoalannya sudah lewat," kata Pramono di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

Pangkas Rantai Birokrasi dan Serap Persoalan Wilayah

Pramono ingin menjadikan rapat di tingkat kecamatan sebagai tradisi baru dalam tata kelola pemerintahan DKI Jakarta. Dengan pola tersebut, persoalan di lapangan diharapkan dapat diketahui lebih cepat tanpa harus menunggu laporan melewati jenjang birokrasi yang panjang.

Ia menjelaskan, camat akan menjadi pihak yang mempresentasikan persoalan wilayah dengan melibatkan seluruh lurah, kepala daerah setempat, OPD terkait, dan empat asisten gubernur.

"Saya ingin memulai tradisi baru bahwa rapat diadakan di kecamatan yang mempresentasikan adalah camat, tetapi diikuti oleh seluruh lurah bersama dengan wali kota atau bupati, OPD terkait, dan empat asisten yang ada," ujarnya.

Menurut Pramono, forum tersebut akan membuka ruang bagi jajaran pemerintahan di tingkat bawah untuk menyampaikan persoalan yang selama ini belum sampai kepada pimpinan provinsi. Dengan demikian, pembahasan dan penanganannya dapat dilakukan bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait.

"Kalau itu dilakukan, saya yakin persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah sampai ke telinga gubernur pasti akan saya dengar. Karena kecamatannya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan," jelasnya.

Rapat perdana dijadwalkan berlangsung mulai pekan depan. Dalam satu pekan, pemerintah provinsi menargetkan tiga kecamatan menjadi lokasi pertemuan.

"Pokoknya minggu depan itu tiga kecamatan malahan," ungkap Pramono.

Lurah Jadi Ujung Tombak Pelayanan Publik

Pramono menilai lurah memiliki posisi penting karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan pelayanan, perizinan, penerapan aturan, hingga ketidakpuasan warga kerap muncul pada tingkat kelurahan.

"Kenapa lurah? Lurah adalah ujung terbawah pemerintahan. Karena di lurah itulah banyak sekali sebenarnya perizinan, peraturan-peraturan yang ada pada level itu," tuturnya.

Ia ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan yang diterima pemerintah provinsi. Pramono juga menyinggung penurunan laporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang berkaitan dengan kelurahan.

Meski jumlah laporan tersebut menurun, ia menegaskan tetap ingin mengetahui apakah kondisi pelayanan di lapangan benar-benar membaik atau masih terdapat persoalan yang belum tersampaikan melalui kanal pengaduan.

"Tetapi saya melihat bahwa sekarang ini, walaupun laporan di JAKI tentang kelurahan itu menurun, tetapi saya ingin tahu yang sebenarnya. Jangan kemudian laporannya hanya yang baik-baik saja. Saya secara langsung ingin tahu dari bawah," imbuhnya.

Melalui rapat di 44 kecamatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memperkuat komunikasi antara pimpinan daerah dan aparatur di tingkat wilayah. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan publik sekaligus mempercepat koordinasi penyelesaiannya.