Emas Eks Jampidsus Hanyalah Puncak Gunung Es dari Dugaan Praktik Korupsi yang Mengakar

Korupsi selalu menyisakan satu pertanyaan fundamental yang jarang benar-benar terjawab: apakah kasus yang meledak ke publik merupakan keseluruhan persoalan, atau sekadar serpihan kecil dari kejahatan yang jauh lebih masif

Pertanyaan ini kembali mengemuka ketika publik disuguhi temuan fantastis berupa tumpukan emas dalam perkara yang menyeret seorang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Di tengah hiruk-pikuk proses hukum yang sedang berjalan, perhatian kita seharusnya tidak hanya terpaku pada siapa yang diperiksa atau berapa nominal pasti yang disita. Hal yang jauh lebih mendesak untuk dibedah adalah kelemahan strukturalnya: bagaimana penyimpangan di level jabatan se-strategis itu bisa terjadi tanpa terdeteksi sejak awal?

Tentu, dalam negara hukum, hak setiap individu untuk diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah harus dihormati hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tulisan ini tidak ditujukan untuk menghakimi individu. Sebaliknya, kasus ini adalah titik tolak yang sempurna untuk mengevaluasi tata kelola pemberantasan korupsi dan integritas institusi publik kita secara menyeluruh.

Korupsi Sebagai Ekosistem, Bukan Aksi Tunggal

Pengalaman di berbagai negara, termasuk sejarah panjang penegakan hukum di Indonesia, membuktikan bahwa korupsi kelas kakap tidak pernah lahir dari keserakahan satu orang yang bekerja dalam ruang hampa. Korupsi adalah sebuah ekosistem.

Ilmuwan politik Robert Klitgaard dalam buku monumentalnya, Controlling Corruption (1988), merumuskan anatomi ini melalui formula klasik: C = M + D - A (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability). Korupsi niscaya terjadi ketika sebuah institusi memonopoli kekuasaan (M) dan memiliki kewenangan diskresi yang sangat luas (D), namun minus akuntabilitas atau pengawasan yang ketat (A).

Formula Klitgaard ini dengan telanjang memotret wajah penegakan hukum kita. Praktik penyalahgunaan wewenang tumbuh subur ketika ada ruang gelap yang memfasilitasi kekuasaan absolut tanpa pengawasan berlapis. Operasi tangkap tangan hingga skandal mega-proyek selalu menunjukkan pola yang identik: adanya jejaring kepentingan, budaya saling melindungi, serta normalisasi pelanggaran kecil yang perlahan berevolusi menjadi kejahatan sistematis. Dalam mata rantai korupsi, penyidik hampir selalu menemukan keterlibatan berbagai pihak dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Oleh karena itu, merespons skandal sebesar ini dengan sekadar bertumpu pada sensasi media atau perdebatan sosok pelaku adalah sebuah kemunduran. Publik harus mulai mempertanyakan efektivitas benteng pertahanan internal negara:

• Bagaimana sebenarnya mekanisme pelaporan dan verifikasi harta kekayaan pejabat dijalankan secara nyata?

• Seberapa ketat audit terhadap mereka yang memegang kendali atas perkara bernilai ekonomi sangat tinggi?

• Apakah sistem evaluasi terhadap potensi konflik kepentingan benar-benar berfungsi, atau sekadar formalitas administratif?

Bahaya Reaksi Musiman dan Ujian Transparansi

Ironisnya, diskursus antikorupsi di Indonesia masih sering terjebak pada pola reaktif. Perhatian publik memuncak saat sebuah kasus viral, lalu perlahan menguap seiring bergesernya tren pemberitaan. Siklus amnesia publik ini menyebabkan momentum berharga untuk melakukan reformasi kelembagaan sering kali terbuang sia-sia.

Lebih jauh, kita patut merenungkan tesis Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail (2012). Mereka memperingatkan bahaya dari "institusi ekstraktif" yakni sistem politik dan ekonomi yang dirancang semata-mata untuk memeras kekayaan negara demi memperkaya segelintir elite penguasa. Ketika institusi peradilan dan penegakan hukum mulai beroperasi layaknya institusi ekstraktif, maka hukum tidak lagi berfungsi mencari keadilan, melainkan berubah menjadi alat tawar-menawar ekonomi dan pelindung bisnis kotor.

Di sinilah negara dihadapkan pada tantangan transparansi. Publik berhak mengetahui secara jernih sejauh mana proses hukum ini berjalan tanpa harus mengorbankan prinsip peradilan yang adil. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan sekaligus menutup celah bagi liarnya spekulasi. Ketika otoritas irit bicara, ruang publik akan dengan cepat dibajak oleh asumsi, teori konspirasi, hingga disinformasi yang merugikan semua pihak.

Momentum Membangun Sistem Pencegahan

Skandal-skandal besar semacam ini seharusnya menjadi tamparan keras untuk segera merestorasi sistem pencegahan. Negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan taktik reaktif yang baru bertindak setelah kerugian terjadi. Beberapa langkah krusial yang kini merupakan kewajiban absolut meliputi:

• Digitalisasi penuh pada sektor pengawasan dan pelayanan publik.

• Integrasi data kekayaan pejabat yang dapat diakses dan diverifikasi silang secara transparan.

• Perlindungan maksimal terhadap pelapor pelanggaran yang berani bersuara dari dalam institusi.

• Penguatan independensi lembaga pengawas internal agar tidak tunduk pada hierarki yang berpotensi korup.

Pada akhirnya, publik tidak sedang menunggu akhir cerita tentang seberapa banyak emas atau aset yang berhasil disita. Yang dinanti adalah komitmen nyata: mampukah negara mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini secara independen, transparan, dan tanpa tebang pilih?

Apakah kasus mantan Jampidsus ini benar-benar puncak gunung es dari praktik korupsi yang mengakar, atau hanya kasus yang berdiri sendiri, biarlah palu hakim dan alat bukti yang menjawabnya. Namun satu hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar: negara harus terus memperbaiki sistemnya. Dalam negara hukum yang bermartabat, kemenangan melawan korupsi bukan sekadar tentang seberapa hebat menghukum pelaku hari ini, tetapi seberapa tangguh kita mencegah lahirnya pelaku-pelaku baru di masa depan.

Referensi dan Sumber Bacaan

Buku & Literatur Akademik:

• Klitgaard, Robert. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press. (Mengulas tentang formula korupsi monopolistik dan absennya akuntabilitas).

• Acemoglu, Daron, & Robinson, James A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers. (Mengulas bahaya institusi ekstraktif bagi berjalannya tata kelola negara).

• Detik News. "Runutan Penyitaan Uang Miliaran-74 Kg Emas Hingga Jampidsus Mundur". Diakses melalui: https://news.detik.com/berita/d-8569182/runutan-penyitaan-uang-miliaran-74-kg-emas-hingga-jampidsus-mundur

• Kompas Megapolitan. "Tersangkanya Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bukti Tak Ada yang Kebal". Diakses melalui: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/11/20253561/tersangkanya-eks-jampidsus-febrie-adriansyah-bukti-tak-ada-yang-kebal