Hari Listrik Nasional ke-81: Menelusuri Sejarah Pengelolaan Listrik di Indonesia
Hari Listrik Nasional ke-81 pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum mengenang sejarah pengelolaan listrik di Indonesia. Perjalanan ketenagalistrikan nasional berawal dari masa kolonial, pengambilalihan perusahaan listrik setelah kemerdekaan, hingga pembentukan Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober
1.600 Pekerja SP PLN Desak Kedaulatan Listrik Kembali ke Tangan Negara pada HLN ke-81
Sekitar 1.600 pekerja SP PLN menggelar rapat akbar pada Hari Listrik Nasional ke-81 di Jakarta. Mereka mendesak evaluasi RUPTL 2025–2034, kontrak IPP, dan ketentuan power wheeling. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar merespons dengan membuka ruang dialog terkait kesejahteraan pekerja dan keandalan la
SP PLN Serukan Kedaulatan Listrik Nasional pada Hari Listrik ke-81, Soroti RUPTL dan Kontrak IPP
Sekitar 1.600 pekerja SP PLN menggelar rapat akbar pada Hari Listrik Nasional ke-81 di Jakarta. Mereka mendesak evaluasi RUPTL 2025–2034, peninjauan kontrak IPP, dan perubahan skema pembayaran listrik demi memperkuat peran PLN serta kedaulatan energi nasional.
SP PLN Gelar Rapat Akbar pada HLN ke-81, Desak Penguatan Kedaulatan Listrik Nasional
Sekitar 1.600 pekerja menghadiri Rapat Akbar SP PLN pada Hari Listrik Nasional ke-81 di Jakarta. SP PLN mendesak evaluasi RUPTL 2025–2034, skema IPP, dan penolakan terhadap power wheeling demi memperkuat kedaulatan listrik nasional. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar merespons dengan membuka ruang
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Raih Penghargaan Berkat Program Kampung Lontara
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meraih penghargaan atas Program Kampung Lontara yang mendukung ketahanan pangan keluarga, pengembangan UMKM, dan peningkatan keterampilan masyarakat di Makassar. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui pelatihan, pendampingan usaha
Pertamina Patra Niaga dan Gubernur Sulbar Perkuat Sinergi Penyaluran Energi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG. Sinergi ini diharapkan mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat serta menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Perkuat Standar Keselamatan SPBE dan Bengkel LPG
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat standar keselamatan SPBE dan Bengkel Pemeliharaan Tabung LPG melalui sosialisasi dan audit Pertamina Way. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar teknis, menindaklanjuti temuan audit, serta menjaga keandalan distribusi LPG
Polda Sulbar dan Pertamina Perkuat Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
Polda Sulawesi Barat bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG melalui evaluasi penyaluran, mekanisme pengisian di SPBU, serta pembentukan tim gabungan. Usulan sistem ganjil-genap dan evaluasi batas pengisian turut dibahas untuk mencegah penyalahgun
Polda Sumbar Bongkar Modus Penyelewengan Solar Subsidi, 37 Karung Disita
Polda Sumbar menggagalkan dugaan penyelewengan solar subsidi di Pesisir Selatan. Tersangka berinisial M diduga menyamarkan lebih dari 2.000 liter solar dalam 37 karung agar terlihat seperti muatan ikan. BBM tersebut rencananya dibawa ke Jambi untuk dijual kembali.
Polisi Bongkar Penimbunan 795 Liter Pertalite di Bali, Operator SPBU Diduga Terlibat
Polresta Denpasar mengungkap dugaan penimbunan 795 liter Pertalite yang melibatkan empat orang, termasuk operator SPBU. BBM bersubsidi itu diduga dibeli berulang kali menggunakan barcode konsumen untuk dijual kembali kepada pengecer, dengan omzet mencapai Rp75 juta per bulan.
Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Skema Impor Crude, BBM, dan LPG
Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 untuk mengubah mekanisme pengadaan crude oil, BBM, dan LPG melalui skema G2G dan G2B. BLU yang ditugaskan akan melaksanakan pengadaan, sementara Pertamina tetap dapat mengimpor langsung dalam kondisi tertentu. Pemerintah juga menjajaki kontrak
Pemerintah Tugaskan BLU Lemigas untuk Pengadaan Crude, BBM, dan LPG
Pemerintah menugaskan BLU Lemigas sebagai pelaksana pengadaan crude oil, BBM, dan LPG melalui skema G2G dan G2B. Mekanisme ini diharapkan memperluas pilihan negara pemasok dan meningkatkan fleksibilitas pengadaan energi. Pemerintah menyebut impor LPG masih mencapai sekitar 85% dari kebutuhan