SP PLN Gelar Rapat Akbar pada HLN ke-81, Desak Penguatan Kedaulatan Listrik Nasional

SINERGYNEWS.ID, Jakarta — Sekitar 1.600 pekerja kelistrikan dari berbagai wilayah Indonesia menghadiri Rapat Akbar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN) di Plaza Terbuka Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Dalam kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 tersebut, SP PLN menyuarakan penguatan peran PLN dalam pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Mengusung tema “Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional”, rapat akbar ini menekankan pentingnya pengelolaan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari kedaulatan energi negara.

SP PLN juga menyatakan kesiapan untuk kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila tuntutan terkait penguatan peran PLN tidak mendapat perhatian.

SP PLN Soroti RUPTL dan Skema Ketenagalistrikan

Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dalam orasinya menegaskan bahwa pengelolaan ketenagalistrikan perlu menempatkan PLN sebagai pemegang peran terintegrasi, mulai dari pembangkitan hingga pelayanan kepada pelanggan.

Ia mendesak peninjauan ulang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, evaluasi skema pembayaran kepada pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), serta menolak ketentuan power wheeling yang memungkinkan pemanfaatan jaringan transmisi dan distribusi listrik oleh pihak lain.

“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar.

Menurut SP PLN, penguatan peran perusahaan listrik negara diperlukan untuk menjaga pengelolaan sektor ketenagalistrikan sesuai amanat konstitusi. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari aspirasi pekerja dalam mendorong kedaulatan energi nasional.

Direksi PLN Buka Ruang Dialog

Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, hadir dalam kegiatan tersebut dan merespons aspirasi para pekerja. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara manajemen dan serikat pekerja untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan.

“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” ujar Suroso.

Ia meminta agar aspirasi pekerja dihimpun dan dicatat sebagai bahan pembahasan bersama. Isu yang menjadi perhatian mencakup kesejahteraan pegawai dan pensiunan, perbaikan remunerasi, serta peningkatan keandalan operasional perusahaan.

Suroso juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan perusahaan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan pekerja dan pensiunan.

“Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun,” ungkapnya.

Penandatanganan Turunan PKB

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan HLN ke-81 bersama jajaran direksi PLN. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengenai Penghargaan Direksi dan Talenta.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dan Direktur Legal dan Human Capital PT PLN (Persero) Nurlely Aman, disaksikan Direktur Utama PLN Suroso Isnandar.

Penandatanganan ini menjadi bagian dari agenda hubungan industrial antara serikat pekerja dan manajemen PLN di tengah penyampaian aspirasi mengenai arah pengelolaan ketenagalistrikan dan kesejahteraan pekerja.

Rapat akbar tersebut memperlihatkan dua agenda yang mengemuka, yakni dorongan SP PLN untuk memperkuat posisi PLN dalam sistem ketenagalistrikan nasional serta komitmen manajemen untuk membuka ruang dialog dan membahas aspirasi pekerja.

Pembahasan lebih lanjut antara SP PLN dan manajemen diharapkan dapat menjadi ruang untuk menindaklanjuti tuntutan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan listrik negara.