Pengamat Politik Sebut Kolaborasi Pertamina Perkuat Tata Kelola Energi

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola energi nasional, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.

Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi setiap wilayah, mempercepat penanganan kendala distribusi, serta menjaga akses masyarakat terhadap energi.

Menurut Cecep, BBM merupakan sumber daya strategis yang berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kemampuan operasional badan usaha, serta pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep, dikutip Minggu (1/11/2026).

Kolaborasi Lintas Lembaga dalam Distribusi BBM

Dalam perspektif ilmu politik, Cecep menjelaskan bahwa kolaborasi Pertamina dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan pendekatan tata kelola kolaboratif.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yakni memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki pemahaman mengenai karakteristik wilayah, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi Pertamina dalam memetakan kebutuhan penyaluran BBM dan menentukan langkah operasional yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar,” jelasnya.

Cecep juga menilai keterlibatan regulator dan aparat terkait penting untuk mendukung pengawasan penyaluran BBM sesuai peruntukannya. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus mempercepat penanganan ketika muncul kendala distribusi.

Komunikasi Publik dan Kepastian Pelayanan Energi

Menurut Cecep, pendekatan kolaboratif semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif. Kemampuan BUMN energi membangun koordinasi menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat pelayanan dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Ia menambahkan, kolaborasi operasional perlu diikuti komunikasi publik yang jelas dan konsisten. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi pelayanan, langkah penanganan, serta perkembangan distribusi energi di wilayah masing-masing.

Dalam konteks kebijakan publik, kelancaran distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Kepastian pasokan dan informasi yang transparan dapat membantu meminimalkan potensi kepanikan, spekulasi, maupun disinformasi di tengah masyarakat.

“Dalam isu energi, masyarakat pada dasarnya membutuhkan kepastian. Yang paling penting adalah memastikan distribusi berjalan lancar, stok tersedia, dan informasi disampaikan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa negara hadir dan seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terkoordinasi dalam memberikan pelayanan energi,” ujarnya.

Distribusi BBM sebagai Bagian dari Manajemen Risiko

Pemegang sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi BBM juga merupakan bagian dari manajemen risiko sektor strategis.

Setiap potensi gangguan distribusi membutuhkan identifikasi risiko, koordinasi lintas lembaga, serta mekanisme mitigasi yang jelas agar pelayanan publik tetap berjalan.

Menurutnya, kolaborasi antara Pertamina, pemerintah daerah, regulator, dan aparat terkait mencerminkan pendekatan tata kelola yang adaptif. Koordinasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Cecep menilai keberhasilan tata kelola energi tidak hanya diukur dari tersalurkannya BBM kepada masyarakat, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak membangun kepercayaan publik melalui transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas.

Di tengah tantangan sektor energi yang terus berkembang, sinergi antara Pertamina dan berbagai pemangku kepentingan dinilai perlu terus diperkuat untuk menjaga kepastian pelayanan energi dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Ketahanan energi, menurut Cecep, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga kemampuan institusi negara dan seluruh pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat.