SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai dapat menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global serta disrupsi rantai pasok energi fosil.
Energi nuklir berpotensi menyediakan pasokan listrik yang andal, rendah karbon, dan berkelanjutan. Kehadirannya juga dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan industri, serta mendukung target penurunan emisi karbon Indonesia menuju 2060.
Wakil Ketua MPR RI, Edy Soeparno, mengatakan pengembangan PLTN semakin relevan seiring meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi agar tidak terlalu bergantung pada sumber energi fosil yang rentan terhadap gejolak internasional.
“PLTN merupakan salah satu opsi terbaik bagi Indonesia untuk menguatkan status negara yang memiliki resiliensi ketahanan energi nasional. Saat ini situasi global sangat dinamis dan terjadi disrupsi rantai pasok energi, terutama yang berbahan baku fosil,” ujar Edy dalam Seminar Nasional PLTN 2032 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
PLTN Berpotensi Menjadi Sumber Listrik Baseload
Edy menjelaskan, salah satu keunggulan PLTN terletak pada kemampuannya menyediakan listrik secara stabil sebagai sumber energi baseload. Karakteristik tersebut memungkinkan pembangkit nuklir memasok kebutuhan dasar listrik masyarakat maupun sektor industri secara berkelanjutan.
Dari sisi operasional, pembangkit nuklir memiliki faktor kapasitas (capacity factor) yang dapat mencapai sekitar 90%. Selain itu, bahan bakar nuklir memiliki densitas energi tinggi sehingga kebutuhan bahan bakarnya relatif kecil dibandingkan pembangkit berbasis fosil.
Keunggulan tersebut dinilai dapat memperkuat fondasi sistem ketenagalistrikan nasional, terutama ketika kebutuhan listrik meningkat akibat ekspansi industri dan perkembangan teknologi.
Edy juga menyoroti perkembangan industri nuklir di sejumlah negara, seperti China, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut terus mengembangkan teknologi serta kapasitas pembangkit nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi.
Ia mencontohkan Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam membangun PLTN secara efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, mengingat pembangunan pembangkit nuklir membutuhkan investasi besar dan proses konstruksi yang kompleks.
“Yang penting adalah bagaimana kita mencegah dan meminimalkan keterlambatan pembangunan serta pembengkakan biaya,” jelasnya.
Regulasi, Pembiayaan, dan Penerimaan Publik Jadi Tantangan
Meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN di Indonesia membutuhkan kesiapan menyeluruh. Edy menegaskan bahwa pembangunan pembangkit nuklir tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi dan ketersediaan investasi.
Dari aspek regulasi, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi nuklir dan kebutuhan sektor ketenagalistrikan. Penguatan kelembagaan juga diperlukan, terutama untuk memastikan pembagian peran dalam pengembangan, pelaksanaan, serta pengawasan teknologi nuklir berjalan jelas.
Selain itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan aspek teknis, kepentingan nasional, dan situasi geopolitik. Indonesia perlu mencermati berbagai pilihan teknologi dari negara-negara pengembang nuklir, baik dari Barat maupun Asia, termasuk keberlanjutan kerja sama dan peluang penguasaan teknologi dalam jangka panjang.
Aspek penerimaan masyarakat juga menjadi perhatian. Edy menilai komunikasi publik perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, dan asosiasi terkait. Masyarakat harus memperoleh pemahaman yang utuh mengenai manfaat, risiko, serta sistem keselamatan dan pengamanan PLTN.
Kesiapan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus serta pengelolaan limbah radioaktif juga perlu direncanakan sejak awal.
“Untuk memaksimalkan peran PLTN sebagai baseload energi yang andal, Indonesia perlu membangun kesiapan dan penguatan dari sisi regulasi dan kelembagaan, akses pendanaan, hingga pemilihan teknologi dan penerimaan sosial,” tegas Edy.
Ia menambahkan, kebutuhan energi pada masa mendatang akan semakin besar seiring perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan industri berbasis data. Karena itu, ketersediaan energi yang andal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah persaingan teknologi global.
PLN Siapkan Kajian dan Infrastruktur Pendukung
Dari sisi ketenagalistrikan, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, memaparkan perkembangan kesiapan perusahaan dalam mendukung pengembangan infrastruktur PLTN.
Edwin menjelaskan bahwa posisi energi nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional mulai mengalami perubahan. Jika sebelumnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir, kini nuklir mulai dipertimbangkan sebagai salah satu opsi dalam pengembangan bauran energi nasional.
Namun, persiapan pembangunan PLTN membutuhkan perencanaan jangka panjang. Tahapannya mencakup penyiapan kebijakan, pembangunan infrastruktur, kajian teknis, penentuan lokasi, hingga pemilihan teknologi.
PLN juga mengacu pada tahapan kesiapan pembangunan PLTN yang diperkenalkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Kerangka tersebut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur nasional sebelum suatu negara melangkah ke tahap pengembangan berikutnya.
Menurut Edwin, Indonesia masih perlu memperkuat berbagai aspek infrastruktur pendukung. Untuk itu, PLN terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam menyiapkan kajian terkait kesiapan lokasi, desain, infrastruktur, serta peluang keterlibatan industri dalam negeri.
Ia menekankan bahwa persiapan perlu dimulai sejak dini karena pembangunan PLTN dapat membutuhkan waktu lebih dari satu dekade, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangkit siap beroperasi.
Melalui berbagai kajian tersebut, PLN berupaya memastikan pengembangan PLTN berjalan secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan listrik nasional, kesiapan infrastruktur, dan keberlanjutan sistem ketenagalistrikan Indonesia.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.