Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi APBN 2026 Membengkak Jadi Rp500 Triliun

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar global turut meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah mendorong pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun.

Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa rata-rata ICP hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai US$93 per barel. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS.

Angka tersebut melampaui asumsi makro APBN 2026 yang menetapkan ICP sebesar US$75 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.

“Subsidi dan kompensasi APBN itu saat ini memang kita lihat harga ICP meningkat terus, dan ini tentu memberikan dampak kepada rata-rata harga ICP yang naik di dalam APBN kita,” jelas Suahasil.

Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Tekan APBN

Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap belanja negara, terutama melalui pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada badan usaha pelaksana.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 dalam Nota Keuangan, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan belanja negara sebesar Rp10,3 triliun.

Sementara itu, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan belanja negara sebesar Rp6,1 triliun.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Naik Jadi Rp500 Triliun

Pada postur awal APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp338 triliun.

Namun, seiring meningkatnya harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah menaikkan alokasi anggaran menjadi Rp500 triliun saat penyampaian Laporan Semester I kepada DPR.

Anggaran tersebut menjadi acuan Kementerian Keuangan dalam mencairkan pembayaran bulanan subsidi dan kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp333,9 triliun kepada kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Suahasil memastikan pemerintah akan melanjutkan pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun anggaran.

“Tentu November dan Desember akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada, dan nanti tentu di akhir tahun kita akan melakukan perhitungan komplitnya untuk satu tahun ini jadinya berapa,” tutupnya.

Pemerintah Tunggu Perhitungan Akhir Tahun

Pemerintah masih akan melakukan perhitungan menyeluruh terhadap realisasi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan.

Besaran akhir anggaran tersebut akan bergantung pada perkembangan harga minyak, nilai tukar rupiah, serta perhitungan kewajiban pemerintah kepada Pertamina dan PLN hingga penutupan tahun anggaran.

Kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi salah satu konsekuensi tekanan harga energi global terhadap fiskal Indonesia. Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh dinamika pasar minyak dan nilai tukar terhadap kebutuhan belanja negara.