Yusril Sebut Putusan MK dan MA soal Dokumen Gibran Sudah Final, Tak Ada Upaya Hukum Lagi

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum final.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tersebut tidak lagi dapat dipersoalkan melalui upaya hukum lanjutan.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (final and binding). Sementara itu, putusan MA juga telah bersifat final sehingga tidak tersedia mekanisme hukum untuk mengubah putusan tersebut.

Yusril turut menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara tersebut. Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.

Kondisi tersebut, menurut Yusril, membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dimaksud.

"Karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," ujarnya.

Kemendikdasmen Disebut Segera Menindaklanjuti Putusan MA

Yusril juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan PK atas putusan MA tersebut.

Menurutnya, kementerian terkait akan segera melaksanakan perintah pengadilan setelah menerima salinan resmi putusan MA.

"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata Yusril.

Meski memberikan penjelasan mengenai status putusan pengadilan, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah hukum yang ingin ditempuh dalam merespons persoalan dokumen pendidikannya.

"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," ujarnya.

Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa pagi (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo.

Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menyebut Presiden memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden dalam pembicaraan tersebut.

Pernyataan Yusril menambah penjelasan mengenai posisi hukum putusan MK dan MA di tengah keinginan Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Namun, keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh Gibran selanjutnya masih menunggu sikap dari yang bersangkutan.