Demo Hari Pahlawan di Yogyakarta Berujung Ricuh, 154 Orang Ditangkap dan UGM Kecam Tindakan Aparat

SINERGYNEWS.ID, Yogyakarta – Unjuk rasa yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari berakhir ricuh. Sedikitnya 154 orang diamankan kepolisian setelah terjadi bentrokan dan kerusuhan di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik setelah muncul laporan dugaan kekerasan aparat terhadap peserta aksi, termasuk di sekitar lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah lembaga bantuan hukum dan civitas akademika UGM turut menyampaikan keberatan atas penanganan demonstrasi tersebut.

Berdasarkan keterangan Polda DIY, demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB awalnya berjalan tertib. Namun, situasi disebut berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY.

Polisi mengklaim kelompok tersebut melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, dan batu ke area gedung DPRD.

Merespons situasi tersebut, Polda DIY mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob serta 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Pengamanan juga didukung kendaraan taktis roda dua dan roda empat.

Aparat kemudian melakukan pengendalian massa dan mendorong kerumunan ke arah utara kawasan Malioboro. Sekitar pukul 21.00 WIB, massa bergerak hingga kawasan Tugu Golong-Gilig.

Pada pukul 22.37 WIB, polisi menyebut personel masih bersiaga setelah terjadi pelemparan petasan dari kelompok massa. Penyekatan juga dilakukan terhadap kelompok yang bergerak dari arah timur.

Polda DIY menyatakan telah mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum hingga Rabu pagi. Polisi turut menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.

Seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga mendatangi Kantor DPRD DIY pada Rabu dini hari. Ia tiba sekitar pukul 01.23 WIB bersama rombongan, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Di lokasi, Kapolri menemui massa aksi yang diamankan di lobi dan lantai dua gedung DPRD. Ia menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang membawa benda berbahaya dalam demonstrasi tersebut.

"Masih dalam penanganan, ya. Anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja, ya, membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, tajam, dan sebagainya," ujar Suyudi sebagaimana dikutip Kompas.com.

LBH Terima 64 Aduan Peserta Aksi

Di tengah penanganan demonstrasi, Tim Hukum Bara Adil yang di antaranya melibatkan LBH Yogyakarta melaporkan menerima 64 aduan melalui layanan hotline bantuan hukum hingga Rabu (11/11/2026) pukul 03.50 WIB.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya atau tidak dapat dihubungi, dua orang telah bebas atau pulang, serta dua orang berada di rumah sakit karena mengalami luka-luka.

Tim hukum tersebut juga menyampaikan bahwa data itu belum mencakup sembilan peserta aksi atau warga yang mendapatkan pertolongan pertama di Rumah Sakit Bethesda sejak pukul 02.09 WIB.

Bara Adil meminta masyarakat yang kehilangan kontak dengan keluarga maupun kerabat yang mengikuti demonstrasi untuk segera menghubungi layanan bantuan hukum mereka.

Pers Mahasiswa UGM Sebut Aparat Tembakkan Gas Air Mata ke Arah Kampus

Situasi semakin menjadi perhatian setelah Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM menyampaikan kesaksian mengenai penanganan aparat di sekitar kawasan kampus.

Menurut keterangan LPPM Sintesa, sekitar pukul 23.20 WIB aparat datang dari arah selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah kampus UGM. Massa yang berada di sekitar Bundaran UGM kemudian bergerak masuk ke lingkungan kampus untuk berlindung.

LPPM Sintesa juga melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi. Dalam keterangannya, peserta tersebut disebut sempat terjatuh ketika berusaha menghindari penangkapan, sebelum kemudian dipukul, ditendang, dan diseret oleh sejumlah aparat.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu laporan yang memicu perhatian terhadap dugaan tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi.

UGM Kecam Dugaan Tindakan Represif Aparat

Reaksi juga disampaikan Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026.

Departemen tersebut menegaskan dukungan terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa dan masyarakat sebagai hak konstitusional warga negara. Mereka mengecam dugaan kekerasan, tekanan, dan intimidasi aparat terhadap peserta demonstrasi.

UGM juga mendesak negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ancaman maupun tindakan represif. Selain itu, mereka menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta pemenuhan akses bantuan hukum bagi mereka yang menjalani pemeriksaan atau penahanan.

Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, turut menilai pola pengamanan kepolisian dalam demonstrasi tersebut sudah berlebihan.

"Aparat secara seluruh. Jadi kayak ada fobia terhadap satu protes. Padahal protes ini kan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada negara yang dalam kondisi saat ini sangat sulit," kata Wening dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menyampaikan pihaknya sedang menelusuri keberadaan delapan mahasiswa yang belum diketahui keberadaannya.

Delapan mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa FISIPOL, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Gabriel mengatakan pihak kampus telah mengirimkan tim ke Polda DIY untuk memastikan keberadaan mereka. Berdasarkan informasi awal yang diterima pihak fakultas, sebagian mahasiswa diduga menjadi korban salah tangkap ketika sedang menuju kawasan dekat Malioboro untuk mengambil kendaraan.

Di sisi lain, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) juga mengecam dugaan kekerasan aparat dalam rangkaian demonstrasi 10–11 November 2026. FIAD meminta pendataan seluruh peserta yang ditangkap maupun dibawa ke rumah sakit segera dituntaskan, disertai jaminan perlindungan dan bantuan hukum.

Polda DIY sendiri menyatakan penanganan demonstrasi telah dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, pengamanan fasilitas umum, dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.