UGM Telusuri Mahasiswa yang Diamankan dalam Demo 10 November, Siapkan Pendampingan Hukum

SINERGYNEWS.ID, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menelusuri informasi mengenai mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Universitas melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.

Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai mahasiswa yang diamankan sekaligus mengupayakan pendampingan apabila diperlukan.

"Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak," kata Ova dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui laman UGM, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk melalui pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.

UGM juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi demonstrasi.

Menurut Ova, tindakan pengamanan oleh aparat harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

UGM Tegaskan Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional

Ova menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.

Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang akademik yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik.

Ia juga menilai kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika untuk berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Komitmen terhadap demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga harus disertai perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut.

"UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi," ujar Ova.

Polisi Amankan 154 Orang dalam Kericuhan di Yogyakarta

Sebelumnya, kepolisian mengamankan 154 orang terkait kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga kawasan Malioboro pada Selasa (10/11/2026) malam.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyampaikan bahwa penindakan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Kantor DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM.

Novita membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai aparat yang melakukan pengejaran massa hingga memasuki lingkungan kampus UGM.

"Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Novita dalam keterangannya, Rabu pagi.

Ia menegaskan bahwa penindakan dilakukan di sejumlah lokasi di luar lingkungan kampus, termasuk kawasan Bundaran UGM.

Dalam proses tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri.

Menurut kepolisian, aksi demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari awalnya berjalan tertib hingga sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, sekelompok massa dilaporkan menyerang area Kantor DPRD DIY menggunakan petasan, bom molotov, dan batu.

Aparat kemudian mengerahkan personel Brimob dan satuan lainnya untuk membubarkan massa serta melakukan penindakan. Situasi dilaporkan kembali aman dan kondusif setelah patroli skala besar pada malam hari.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga meninjau penanganan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari.

Suyudi menyatakan kepolisian akan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang membawa barang berbahaya dan melakukan perusakan, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan peristiwa serupa di daerah lain.

LBH Yogyakarta Terima 64 Aduan

Di tengah penanganan kericuhan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga melakukan pengumpulan aduan dan pendataan terhadap massa aksi maupun warga yang belum diketahui keberadaannya.

Hingga Rabu pukul 03.50 WIB, LBH Yogyakarta mencatat telah menerima 64 aduan melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Dari laporan tersebut, terdapat dua korban yang berada di rumah sakit akibat luka-luka. Selain itu, sembilan massa aksi atau warga dilaporkan mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk pertolongan pertama, meskipun identitas mereka belum dapat dipastikan saat pendataan berlangsung.

LBH Yogyakarta turut mengimbau masyarakat yang kehilangan kontak dengan keluarga atau kerabat setelah mengikuti demonstrasi 10 November agar segera menghubungi Tim Hukum Bara Adil melalui nomor 0895-1062-9630.

Sementara itu, aksi demonstrasi pada siang hari yang digelar Aliansi Jogja Memanggil berlangsung kondusif. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahkan menemui langsung massa aksi di depan Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan dan berdialog mengenai sejumlah persoalan kebijakan daerah.

Sejumlah isu yang disampaikan dalam dialog tersebut meliputi pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus perlunya penegakan hukum yang transparan dan proporsional dalam penanganan aksi demonstrasi.