Mahasiswa Jogja Kembali Gelar Aksi di Hari Pahlawan, Soroti Karhutla hingga Kesejahteraan Guru

SINERGYNEWS.ID, Yogyakarta – Seratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Titik Nol Kilometer, Selasa (10/11/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Demonstrasi ini juga merupakan bagian dari rangkaian aksi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung pada 20 dan 28 Oktober 2026. Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, serta BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari desakan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga penghentian berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Desak Penanganan Karhutla dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Ketua BEM UNISA, Refco, menilai pemerintah pusat belum menunjukkan penanganan konkret terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Papua dan Kalimantan.

Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat.

"Sampai sekarang teman-teman kita di Papua dan Kalimantan, mengenai karhutla ini sama sekali tidak ada penanganan yang lebih konkret dari pemerintahan pusat," kata Refco di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain persoalan lingkungan, Refco juga menyoroti kebijakan pendataan desil yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terjadi kesalahan dalam proses penginputan data.

Ia mencontohkan kasus seorang tukang becak yang mengalami kenaikan kategori desil akibat kesalahan input data. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya yakin teman-teman yang lain pasti banyak sekali mengangkat isu yang seksi, untuk isu desil ini belum seksi, maka kita goals kan isu ini," ujarnya.

Mahasiswa Soroti Kesejahteraan Guru ABK

Selain tuntutan terkait lingkungan dan kebijakan pemerintah, aksi tersebut turut membawa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK).

Indri, alumni Universitas Negeri Yogyakarta dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, menyampaikan bahwa kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Berdasarkan pengalamannya sebagai guru sekolah luar biasa (SLB), ia melihat masih banyak tenaga pendidik yang belum memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya.

"Aku mau menuntut kesejahteraan guru, soalnya aku kan juga lulusan pendidikan yang mana aku akan menjadi guru, terutama guru ABK, karena aku sebagai guru SLB, aku melihat banyak guru yang belum disejahterakan sama sekali," ujar Indri.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru ABK penting karena mereka memiliki tanggung jawab pendidikan yang membutuhkan pendekatan dan pendampingan khusus bagi peserta didik.

Berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi Hari Pahlawan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil masih menaruh perhatian terhadap persoalan lingkungan, keadilan kebijakan, perlindungan masyarakat, serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Melalui aksi tersebut, para demonstran berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan dan menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.