Dua Kesepakatan Proyek Karbon Indonesia Ditandatangani di COP31

SINERGYNEWS.ID, Antalya – Indonesia mencatat dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih dalam forum Carbon Connection (Carbonnex) di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turki.

Kedua kerja sama tersebut melibatkan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Inhutani I untuk pengembangan proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken, serta Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever Indonesia dalam pengembangan biomethane.

Penandatanganan kesepakatan disaksikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Kerja sama ini menjadi bagian dari rangkaian Carbonnex yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 10–19 November 2026.

Melalui forum tersebut, pemerintah mempertemukan pengembang proyek karbon Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.

Tahun ini, sebanyak 17 pengembang menawarkan 30 proyek karbon kepada investor global. Dari keseluruhan proyek tersebut, dua telah tersertifikasi, delapan sedang menjalani proses sertifikasi, sementara 20 lainnya masih dalam tahap pengembangan.

Carbonnex Perluas Peluang Investasi Proyek Karbon

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan Carbonnex dirancang sebagai platform untuk mempertemukan para pelaku pasar, memfasilitasi transaksi, serta membangun kemitraan pengembangan proyek karbon.

Menurutnya, forum tersebut memberikan ruang bagi pengembang proyek Indonesia untuk mempresentasikan inisiatif mereka sekaligus menjajaki kerja sama dengan calon pembeli dan investor internasional.

Penyelenggaraan Carbonnex tahun ini melanjutkan penjajakan investasi yang dilakukan Indonesia pada COP30 di Brasil. Dalam forum sebelumnya, Indonesia menawarkan 44 proyek karbon dengan potensi volume mencapai 53,2 juta ton CO₂e.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 proyek menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.

Tindak lanjut penjajakan tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen kerja sama, tiga proyek baru masuk proses sertifikasi, dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi.

Selain itu, Indonesia telah menyepakati kerja sama karbon dengan Norwegia sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun.

Pemerintah Perkuat Tata Kelola dan Integritas Pasar Karbon

Pengembangan pasar karbon nasional turut didukung penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pencatatan unit karbon di Indonesia.

Pemerintah juga mengembangkan peta jalan sektor persampahan dan kehutanan, serta mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris.

Penguatan tata kelola ini diarahkan untuk memastikan unit karbon memiliki kredibilitas, transparansi, dan ketertelusuran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

Indonesia Perluas Kemitraan melalui ICCP

Selain Carbonnex, KLH/BPLH memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), yang menghadirkan 13 kegiatan bersama delapan mitra pembangunan internasional.

Dukungan dalam kemitraan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, infrastruktur digital, serta sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

Agenda lainnya meliputi penguatan integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon.

Melalui dua kesepakatan proyek dan berbagai inisiatif pendukung tersebut, Indonesia berupaya memperluas peluang investasi sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan karbon nasional. Keberhasilan pengembangannya akan bergantung pada kesiapan proyek, kepastian tata kelola, serta kredibilitas unit karbon yang ditawarkan kepada pasar internasional.