COP31 Jadi Panggung PLN Paparkan Aksi Nyata Percepatan Transisi Energi

SINERGYNEWS.ID, Antalya – PT PLN (Persero) memanfaatkan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, untuk memaparkan berbagai langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional. Transformasi sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu agenda yang disorot, mulai dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan kapasitas pembangkit bersih, hingga penguatan ketahanan energi.

Partisipasi Indonesia dalam forum iklim dunia tersebut menegaskan bahwa pencapaian target net zero emissions membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Implementasi program, dukungan pendanaan, dan kerja sama internasional menjadi bagian penting dalam mempercepat perubahan sektor energi.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Paviliun Indonesia di COP31, Senin (9/11/2026).

Mengusung tema Indonesia: House of Climate Solutions, paviliun tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai inisiatif nasional dalam memperkuat ketahanan iklim, memperluas kolaborasi, dan mendorong pencapaian target emisi nol bersih.

Hashim mengatakan Indonesia ingin mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan solusi perubahan iklim yang dapat diterapkan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan perubahan iklim membutuhkan keterlibatan berbagai negara dan pemangku kepentingan.

Presiden COP31, Murat Kurum, juga mengingatkan pentingnya menerjemahkan komitmen global menjadi kebijakan dan tindakan konkret. Agenda iklim, menurutnya, berkaitan erat dengan pembangunan, termasuk ketahanan pangan, energi, dan pengembangan kawasan perkotaan.

RUPTL 2025–2034 Alokasikan 76 Persen untuk Energi Bersih

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menegaskan transformasi energi Indonesia telah memasuki tahap implementasi. Melalui berbagai program strategis, PLN berupaya meningkatkan porsi energi bersih dengan tetap menjaga pasokan listrik yang andal, merata, dan terjangkau.

Salah satu pijakan utama transformasi tersebut adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen perencanaan itu, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) selama satu dekade mendatang.

Dari total kapasitas tersebut, sekitar 53 GW atau 76 persen dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

Suroso menyebut komposisi tersebut mencerminkan arah pengembangan ketenagalistrikan Indonesia menuju sistem energi yang semakin rendah emisi.

Selain melalui RUPTL, pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komponen energi primer impor. Pengembangan energi surya juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.

PLN Ungkap Komitmen Pendanaan USD 2,9 Miliar

Percepatan transisi energi membutuhkan investasi dan pembiayaan dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut turut menjadi salah satu agenda yang dibawa PLN dalam rangkaian pertemuan di COP31.

Dalam kesempatan tersebut, Suroso mengungkapkan bahwa PLN bersama Indonesia berhasil mengamankan komitmen pendanaan sebesar USD 2,9 miliar dari sejumlah lembaga pembiayaan internasional.

Dukungan pendanaan itu diharapkan menjadi modal untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek transformasi ketenagalistrikan dalam sepuluh tahun mendatang.

Menurut Suroso, keterlibatan lembaga pembiayaan global menunjukkan adanya kepercayaan terhadap arah dan pelaksanaan agenda transisi energi Indonesia.

Melalui pengembangan pembangkit energi bersih, penguatan sistem kelistrikan, serta dukungan pembiayaan internasional, PLN berupaya memastikan transisi energi berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

Transformasi tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi, memperkuat industri energi domestik, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kehadiran Indonesia di COP31 sekaligus menjadi kesempatan untuk memperluas kemitraan dengan negara lain, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Kolaborasi internasional dinilai penting agar solusi iklim dapat diterapkan dalam skala lebih besar tanpa mengabaikan keseimbangan antara penurunan emisi, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi.