Keberanian yang Berpancasila: Muhammad Azil Maskur Ajak Generasi Muda Menjadikan Teladan Pahlawan sebagai Kompas Moral

Semarang, 10 November 2026. Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) tahun ini diisi dengan refleksi intelektual. Dalam Forum Intelektual Muda yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH UNNES bersama Intelektual Muda Progresif, Wakil Dekan III FH UNNES, Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., mengajak generasi muda membaca ulang makna kepahlawanan dalam konteks hari ini.

Bertempat di Gedung Serba Guna FH UNNES, forum ini dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang. Di hadapan peserta lintas kampus dan lintas disiplin itu, Azil menyampaikan materi bertajuk “Keberanian yang Berpancasila: Meneladani Pahlawan sebagai Kompas Moral Generasi Muda.”

Membaca Ulang Makna Pahlawan

Azil membuka paparannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Undang-undang tersebut menempatkan gelar pahlawan sebagai penghargaan negara atas perjuangan, pengorbanan, dan jasa luar biasa bagi bangsa. Namun, menurutnya, makna kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari telah bergeser.

“Ukuran kepahlawanan hari ini tidak lagi semata-mata perjuangan bersenjata, melainkan keberanian moral, integritas pribadi, dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dari Resolusi Jihad ke Pertempuran Surabaya

Dosen hukum pidana itu juga mengulas akar historis Hari Pahlawan. Menurutnya, Pertempuran Surabaya 10 November 1945 tidak dapat dilepaskan dari Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang diserukan KH. Hasyim Asy’ari. Seruan tersebut menjadi fatwa moral kebangsaan yang menggerakkan santri, pemuda, dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dari hubungan historis itu, Azil menarik satu pelajaran: perjuangan fisik selalu didahului oleh keyakinan etis dan ideologis. Kemerdekaan dipertahankan melalui sinergi tokoh agama, tentara rakyat, dan pemuda, bukan oleh satu golongan saja.

Pancasila sebagai Kompas, Bukan Hafalan

Azil menempatkan Pancasila sebagai hasil dialektika luhur para pendiri bangsa, sejak dirumuskan pada 1 Juni hingga ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai hafalan dalam upacara.

“Pancasila adalah kompas tindakan. Ia diuji setiap kali kita harus memilih antara yang nyaman dan yang benar, di ruang kelas, di organisasi, maupun di ruang publik,” katanya.

Ia kemudian membagi keberanian mahasiswa ke dalam dua dimensi:

• Keberanian moral: jujur menolak kecurangan akademik, berintegritas menolak korupsi dan gratifikasi, serta teguh merawat kejujuran pribadi.
• Keberanian sipil: kritis menyuarakan ketidakadilan, santun dan terukur dalam menyampaikan aspirasi, serta toleran dalam melawan intoleransi dan disinformasi.

Tantangan Generasi Muda dan Jihad Intelektual

Azil juga memetakan tiga tantangan yang dihadapi generasi muda: apatisme sosial, pragmatisme instan, dan disinformasi digital. Untuk menjawabnya, ia menawarkan kontekstualisasi semangat Resolusi Jihad dalam bentuk jihad intelektual, yaitu jihad literasi digital untuk melawan disinformasi, dan jihad keadilan sosial untuk membela kelompok rentan.

Mengutip semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, ia menegaskan bahwa bangsa dibangun oleh teladan, bukan oleh slogan. Di lingkungan kampus, keteladanan itu tampak dalam integritas akademik, budaya diskusi yang santun, dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa.

Menurutnya, kepahlawanan juga bersifat lintas disiplin. Di bidang hukum, ia hadir melalui penegakan keadilan substantif. Di bidang teknologi, melalui inovasi yang memberdayakan. Di bidang ekonomi, melalui kemandirian publik. Di bidang pendidikan, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kritik sebagai Hak, Hukum sebagai Jalan Terakhir

Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi anak muda yang aktif menyuarakan kritik di era digital. Azil mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Di tengah masa transisi hukum pidana nasional, ia menekankan pentingnya rumusan delik yang jelas, pendekatan keadilan restoratif, dan prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, upaya terakhir. Ia juga mendorong mahasiswa membekali diri dengan literasi hukum digital agar kritik yang disampaikan berbasis data dan tidak menyerang pribadi.

Menanggapi pertanyaan tentang polemik penetapan gelar Pahlawan Nasional, Azil memilih sikap akademik. Ia menjelaskan bahwa gelar merupakan keputusan negara melalui mekanisme yang diatur undang-undang, sedangkan penilaian sejarah tetap menjadi ruang akademik yang terbuka untuk dikaji secara utuh dan berimbang. Berkaca pada pengalaman kebijakan NKK/BKK pada masa Orde Baru, ia mengingatkan bahwa independensi mahasiswa harus dijaga melalui tradisi intelektual: membaca, meneliti, dan berdiskusi.

Warisan yang Masih Terjaga

Di akhir forum, Azil menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan kualitas pertanyaan yang muncul. Menurutnya, ramainya forum menjadi pertanda bahwa warisan kepahlawanan masih hidup di kalangan generasi muda.

“Antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dari anak-anak muda hari ini menunjukkan bahwa warisan kepahlawanan masih ada dan terjaga dalam koridor intelektualisme. Jika dahulu menjadi pahlawan berarti mengangkat senjata, hari ini menjadi pahlawan berarti menjadi manusia yang peduli kepada sesama dan tidak apatis terhadap lingkungan sekitar,” tuturnya.

Forum yang juga menghadirkan Ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman, S.Sos., M.M., sebagai narasumber kedua ini dibuka oleh Dekan FH UNNES, Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. Diskusi dipandu oleh Dede Indraswara, S.H., M.H.

Melalui forum ini, peringatan Hari Pahlawan di FH UNNES tidak hanya menjadi momen mengenang masa lalu, tetapi juga ajakan agar generasi muda menjadikan nilai kepahlawanan sebagai kompas moral dalam menghadapi persoalan bangsa hari ini.