Emisi Karhutla Indonesia Tembus 196,29 Juta Ton CO₂e, Jadi Tantangan Komitmen Iklim di COP31

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih atau net-zero emission kembali menjadi sorotan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Di tengah ambisi menurunkan emisi dan menjaga pertumbuhan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa peningkatan emisi dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data Fire Emissions Watch yang dikembangkan melalui layanan iklim Uni Eropa, Copernicus, mencatat emisi karhutla Indonesia sepanjang 2026 hingga 9 November mencapai 196,29 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e).

Angka tersebut telah melampaui total emisi karhutla sepanjang 2019 yang tercatat sebesar 186,83 juta ton CO₂e. Pada periode tersebut, Indonesia juga menghadapi fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran.

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi karhutla terbesar di dunia. Pada 1–14 Oktober 2026, emisi karhutla Indonesia mencapai 40,95 juta ton CO₂e. Sebagai perbandingan, Brasil mencatat 12,49 juta ton CO₂e dan Australia sebesar 4,54 juta ton CO₂e dalam periode yang sama.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pencapaian target iklim nasional, terutama karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diharapkan berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi.

Target Penurunan Emisi Membutuhkan Investasi Besar

Dalam COP31, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa ketahanan iklim harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan. Risiko dan kerentanan iklim perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, mulai dari tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, hingga kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga menekankan bahwa pencapaian net-zero emission harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Oktober 2025.

Dokumen tersebut memuat target dan rencana aksi iklim Indonesia untuk periode 2031–2035, dengan dua skenario pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi.

Dalam skenario pertumbuhan rendah atau Low Carbon Compatible with Paris Agreement Scenario (LCCP_L), emisi gas rumah kaca diproyeksikan mencapai 1,34 juta gigagram (Gg) CO₂e pada 2030, kemudian turun menjadi 1,2 juta Gg CO₂e pada 2035. Pertumbuhan ekonomi dalam skenario ini diperkirakan sebesar 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035.

Sementara itu, skenario pertumbuhan tinggi (LCCP_H) yang mengacu pada target pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025–2029 memproyeksikan emisi sebesar 1,49 juta Gg CO₂e pada 2030 dan turun menjadi 1,25 juta Gg CO₂e pada 2035.

Pencapaian target tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$472,6 miliar. Namun, estimasi itu belum mencakup seluruh kebutuhan pendanaan karena baru memperhitungkan sektor energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta limbah. Kebutuhan investasi sektor industri pemrosesan dan penggunaan produk belum masuk dalam perhitungan tersebut.

Emisi Karhutla Tekan Target Sektor Kehutanan

Di tengah kebutuhan investasi dan target penurunan emisi, sektor FOLU menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Fenomena El Nino yang sangat kuat turut menjadi faktor risiko terhadap kondisi tersebut.

Analisis citra satelit MapBiomas Fire menggunakan Sentinel-2 yang dikutip organisasi masyarakat sipil Satya Bumi mencatat luas area terbakar di Indonesia selama Januari–September 2026 mencapai 1.103.132 hektare.

Papua menjadi wilayah dengan luasan area terbakar terbesar, yakni 313.777 hektare.

Satya Bumi juga menyoroti sejumlah titik api yang teridentifikasi pada 18–23 Agustus 2026 di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit serta pemegang izin pemanfaatan kayu di Merauke dan Boven Digoel, Papua Selatan.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena pembukaan lahan dan kebakaran di kawasan itu dinilai berpotensi memengaruhi target penurunan emisi sekaligus ruang hidup masyarakat adat, termasuk Suku Yei dan Marga Kwipalo.

Masyarakat Sipil Soroti Ekspansi Industri dan Bioenergi

Selain karhutla, sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjalankan agenda transisi energi dan perlindungan lingkungan.

Satya Bumi menyoroti ekspansi industri pengolahan mineral, termasuk aktivitas di kawasan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Sulawesi Tenggara.

Dalam catatannya, organisasi tersebut mengangkat sejumlah persoalan, seperti penggunaan PLTU berbahan bakar batu bara, pembukaan hutan, serta pemenuhan hak masyarakat dan buruh di sekitar kawasan industri.

Satya Bumi juga mempertanyakan penggunaan label industri hijau ketika persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi perhatian. Hal ini dinilai penting karena label keberlanjutan dapat memengaruhi pertimbangan lembaga keuangan dan investor dalam menyalurkan pendanaan.

Dalam kajiannya, Satya Bumi mencatat dukungan dari sejumlah negara terhadap pembangunan kawasan industri tersebut, yakni Norwegia sebesar US$622,17 juta, Denmark US$321,77 juta, Amerika Serikat US$221,62 juta, Kanada US$56,16 juta, dan Belanda US$26,79 juta.

Sorotan lainnya berkaitan dengan pengembangan bioenergi, termasuk rencana penerapan biodiesel B50 dan proyek ketahanan energi di Papua Selatan.

Satya Bumi menilai ekspansi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioenergi berisiko meningkatkan tekanan terhadap hutan alam apabila tidak disertai perlindungan lahan yang memadai.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah PSN ketahanan energi di Papua Selatan yang direncanakan mencakup pembukaan lahan seluas 2,7 juta hektare.

Juru Kampanye Senior Satya Bumi, Sadam Afian Richwanudin, mengingatkan agar program strategis pemerintah tidak justru menghambat pencapaian target iklim yang telah ditetapkan.

Ia mendorong pemerintah memastikan tidak terjadi pembukaan lahan baru di hutan alam yang tersisa serta menjadikan kelompok rentan dan masyarakat terdampak sebagai bagian dari pelaksanaan aksi iklim.

Situasi tersebut memperlihatkan tantangan yang perlu dihadapi Indonesia dalam menerjemahkan komitmen iklim menjadi kebijakan yang konsisten. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengembangan industri. Di sisi lain, pengendalian karhutla, perlindungan hutan, serta pemenuhan hak masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas target penurunan emisi nasional.