Wamen ESDM Libatkan Daerah dalam Percepatan Energi Terbarukan, Bahas Panas Bumi hingga PLTA

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini dilakukan untuk memastikan percepatan transisi energi berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat, pemerataan akses listrik, serta keberlanjutan lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 9 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga pengawasan pertambangan.

Yuliot menegaskan bahwa ketahanan energi harus diwujudkan melalui ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan aspek lingkungan.

"Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat," ujar Yuliot.

Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 100 Persen pada 2029

Dalam upaya pemerataan akses energi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2029. Saat ini, masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang membutuhkan akses listrik.

Penyediaan listrik tersebut akan dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah. Strateginya mencakup perluasan jaringan listrik, pembangunan mini-grid berbasis energi terbarukan, serta pemasangan PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan utama.

Yuliot menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes) bagi wilayah 3T. Program tersebut antara lain memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Pemda Dilibatkan dalam Proses Lelang Panas Bumi

Keterlibatan pemerintah daerah juga diperkuat dalam pengembangan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, Kementerian ESDM akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah sebelum proses lelang wilayah kerja panas bumi dilaksanakan.

Bahkan, pemerintah daerah akan dilibatkan sebagai bagian dari kepanitiaan lelang untuk memperkuat koordinasi sejak tahap awal pengembangan proyek.

"Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.

DPD RI menyambut langkah tersebut dan menilai sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan panas bumi. Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menekankan perlunya kehadiran negara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.

"Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini," ujarnya.

PLTA Mentarang dan Kayan Masuk Pembahasan

Selain panas bumi, pertemuan tersebut turut membahas pengembangan potensi hidroenergi di Kalimantan Utara.

Yuliot menyampaikan bahwa PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW) dan saat ini masih dibahas lintas kementerian. Salah satu aspek yang sedang diselesaikan berkaitan dengan lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum.

Proses verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyampaikan bahwa masyarakat setempat berharap proyek tersebut segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan PLTA Mentarang juga berpotensi mendukung pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan. Proyek ini diupayakan menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) PLN, dengan target operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 2031 sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI diharapkan dapat mendukung percepatan berbagai proyek energi. Dengan keterlibatan daerah sejak tahap perencanaan, pembangunan energi terbarukan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.