Jumhur Paparkan Lima Prioritas Iklim Indonesia di COP31, dari Energi Bersih hingga Pasar Karbon

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia membawa lima agenda prioritas transisi hijau dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Agenda tersebut mencakup transisi energi bersih, perlindungan ekosistem alam, pembangunan kota berkelanjutan, pendanaan iklim, hingga penguatan keadilan iklim.

Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah berupaya memperluas kerja sama internasional sekaligus membuka peluang investasi untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Lima prioritas tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam memperkuat kontribusi menghadapi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, Paviliun Indonesia tidak sekadar menjadi ruang untuk memamerkan kebijakan dan capaian nasional. Lebih dari itu, paviliun tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat adat.

"Kita harus bergerak melampaui sekadar komitmen dan mengubah ambisi menjadi aksi nyata. Hal ini sejalan dengan arahan Presidensi COP31, yaitu membangun kepercayaan melalui dialog, memperkuat komitmen lewat konsensus, dan menghadirkan aksi yang terukur," kata Jumhur dalam pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Senin (9/11/2026).

Pembukaan tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta sejumlah wakil menteri dan pejabat pemerintah.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menegaskan komitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat. Target ini menjadi bagian dari arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% melalui kemampuan sendiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional. Sementara itu, dokumen Second NDC yang disampaikan Indonesia pada Oktober 2025 menggunakan pendekatan target tingkat emisi.

Lima Prioritas Transisi Hijau Indonesia

Pemerintah menetapkan lima area prioritas melalui Paviliun Indonesia untuk memperkuat agenda pembangunan rendah karbon sekaligus memperluas peluang kolaborasi dengan mitra internasional.

Pertama, transisi energi bersih dan industrialisasi hijau. Pemerintah mendorong transformasi sistem energi menuju sumber yang lebih rendah emisi. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung industrialisasi hijau dan pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kedua, solusi berbasis alam (nature-based solutions). Prioritas ini mencakup perlindungan hutan, lahan gambut, mangrove, serta keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut dipandang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Ketiga, pembangunan kota tangguh iklim dan nol sampah (zero waste). Pemerintah mendorong penerapan ekonomi sirkular serta pengelolaan perkotaan berkelanjutan. Fokusnya mencakup pengurangan sampah dan penguatan ketahanan kota dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Keempat, pendanaan iklim dan pasar karbon. Indonesia berupaya memperluas akses pendanaan serta menarik investasi melalui mekanisme kerja sama internasional, termasuk Pasal 6 Persetujuan Paris yang mengatur mekanisme kerja sama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kelima, keadilan iklim dan inklusivitas komunitas. Agenda ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan dan solusi perubahan iklim.

Kelima prioritas tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menghubungkan agenda perlindungan lingkungan dengan peluang investasi dan pembangunan ekonomi. Namun, pemerintah belum merinci nilai investasi maupun target pendanaan yang secara khusus ingin dihimpun melalui Paviliun Indonesia.

Diplomasi Iklim Didorong Menghasilkan Aksi Nyata

Jumhur berharap kehadiran Paviliun Indonesia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional sekaligus memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, komitmen menghadapi perubahan iklim tidak cukup berhenti pada pernyataan politik maupun kesepakatan internasional. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, lima prioritas yang dibawa Indonesia di COP31 menjadi kerangka untuk mempertemukan agenda pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, pengembangan energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhir rangkaian pembukaan, Jumhur mengundang Hashim Djojohadikusumo untuk meresmikan Paviliun Indonesia secara simbolis.

Melalui partisipasi dalam COP31, pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dan dukungan internasional dapat semakin memperkuat pelaksanaan pembangunan rendah karbon serta mempercepat pencapaian target iklim Indonesia.