Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo Mengarah ke Dugaan Makar

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi dipandang sebagai perkara penyadapan atau intersepsi elektronik semata. Menurutnya, perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, pada tahap awal, penanganan kasus tersebut menggunakan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi. Namun, perkembangan penyelidikan disebut membuka kemungkinan adanya keterkaitan dengan tindak pidana lain.

“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril.

Ia menegaskan, penyadapan terhadap Presiden tidak dapat disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat pada umumnya. Menurut Yusril, jabatan Presiden melekat pada kedudukan dan fungsi kenegaraan sehingga dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu ditelusuri lebih jauh.

Yusril mengatakan aparat penegak hukum perlu mengungkap apakah tindakan tersebut memiliki tujuan untuk melumpuhkan Presiden atau membuatnya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Ia menyebut penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan Pasal 191 dan Pasal 193. Ketentuan itu, menurut penjelasannya, berkaitan dengan dugaan upaya melumpuhkan Presiden hingga kemungkinan tindakan yang mengancam keselamatan kepala negara maupun pemerintahan.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Karena itu, unsur dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Terkait penanganan kasus, Yusril menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus. Presiden, kata dia, telah memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” katanya.

Sebelumnya, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025–2026.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena penyidik tidak hanya diminta mengungkap dugaan praktik penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan upaya mengganggu pelaksanaan tugas Presiden.