Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di tengah dinamika politik dan polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya dalam pembicaraan bersama Presiden.

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, tetapi justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Istana tersebut menegaskan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran. Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pengumuman bahwa pengunduran dirinya telah diterima atau bahwa Gibran secara resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Polemik Dokumen Pendidikan dan Tekanan Politik di DPR

Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Sebelumnya, MK dalam putusannya juga menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setingkat SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam persidangan. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan yang dikutip dalam perkara di MA.

Perkembangan perkara ini turut memicu dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Berdasarkan informasi yang berkembang, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mendorong penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gibran Sebelumnya Tanggapi Polemik Pendidikan

Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Pada 7 Oktober 2026, ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.

Sementara itu, terkait perkembangan terbaru, Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Ia menegaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang harus dihormati sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, perkembangan mengenai niat pengunduran diri Gibran kini berjalan bersamaan dengan proses hukum terkait dokumen pendidikannya dan dinamika politik di parlemen. Status jabatan Wakil Presiden masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.