Di Tengah Polemik Ijazah, Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan situasi politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.

Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat pengunduran diri sebagai respons terhadap dinamika yang muncul setelah adanya putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikannya.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prabowo Berikan Sejumlah Saran kepada Gibran

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Ia menegaskan, tidak benar apabila Presiden disebut telah menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

Selain membahas kemungkinan pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dokumen melalui PTUN masih menjadi salah satu langkah yang ingin ditempuh Gibran di tengah polemik yang berkembang.

Tekanan Politik Menguat, 50 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Polemik dokumen pendidikan Gibran juga berkembang ke ranah politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dorongan itu muncul setelah adanya putusan MA dan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.

MA memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang menjadi objek perkara tidak sah. Sementara itu, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Perkembangan kedua putusan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran sekaligus memunculkan desakan politik di DPR.

Puan Maharani Tegaskan Gibran Masih Menjabat Wapres

Di tengah kabar mengenai niat pengunduran diri tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden belum berubah.

Puan meminta publik tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatannya karena hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang mengubah kedudukan tersebut.

“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Puan disampaikan saat merespons desakan sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Dengan demikian, meskipun telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, Gibran masih menjalankan kedudukannya sebagai Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan dan langkah resmi terkait persoalan tersebut, termasuk proses hukum yang ingin ditempuh melalui PTUN.