UN ESCAP Dorong Konektivitas Energi Lintas Negara untuk Percepat Transisi Energi ASEAN

SINERGYNEWS.ID, Singapura – Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) mendorong negara-negara di kawasan Asia-Pasifik membangun model kerja sama baru guna mempercepat transisi energi bersih dan mewujudkan kemakmuran bersama.

Inisiatif yang disebut Connectivity 2.0 atau Konektivitas 2.0 tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem energi lintas negara yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif. Pendekatan ini dinilai dapat memperluas pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan pasokan energi kawasan.

Deputy Executive Secretary for Programme UN ESCAP, Lin Yang, menyampaikan gagasan tersebut dalam forum Singapore International Energy Week (SIEW) di Singapura, Rabu (28/10/2026).

Menurut Lin Yang, konektivitas energi masa depan tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi biaya. Kerja sama antarnegara perlu mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik, sistem digital, pembiayaan, hingga kelembagaan.

Integrasi tersebut diharapkan membuka potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan, memungkinkan negara-negara berbagi fleksibilitas dan cadangan daya, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasokan bahan bakar.

Selain memperkuat ketahanan energi, model kerja sama ini juga berpotensi mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di kawasan.

ASEAN Power Grid Jadi Fondasi Integrasi Energi Kawasan

Salah satu contoh kerja sama lintas negara yang telah berjalan adalah ASEAN Power Grid melalui proyek perintis Laos-Thailand-Malaysia-Singapura (LTMS-PIP).

Proyek tersebut menunjukkan perkembangan dengan peningkatan kapasitas perdagangan listrik dari sebelumnya 100 megawatt (MW) menjadi 200 MW.

Meski demikian, perdagangan listrik lintas batas saat ini baru mencakup sekitar 3 persen dari total pasokan listrik regional. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan integrasi sistem kelistrikan di kawasan ASEAN.

UN ESCAP mendorong agar ASEAN Power Grid tidak berkembang sebagai jaringan integrasi yang berdiri sendiri. Konektivitas tersebut perlu diperluas dengan jaringan energi di kawasan Asia-Pasifik, termasuk melalui koridor ASEAN–Tiongkok, ASEAN–Asia Selatan, serta Asia Tengah–Asia Selatan.

Integrasi yang lebih luas diharapkan memungkinkan pemanfaatan sumber daya energi antarnegara secara lebih optimal, terutama ketika terdapat perbedaan potensi energi terbarukan, kebutuhan listrik, dan ketersediaan cadangan daya.

Tata Kelola Jadi Tantangan Utama

Lin Yang menilai tantangan utama dalam mewujudkan integrasi energi lintas negara saat ini bukan lagi semata-mata persoalan teknis atau rekayasa infrastruktur, melainkan tata kelola.

Sejumlah aspek yang perlu diselaraskan meliputi aturan akses pihak ketiga (third-party access), penetapan tarif transit yang adil, kesesuaian kode jaringan listrik (grid codes), mekanisme penyelesaian transaksi, hingga sertifikasi karbon.

Keselarasan regulasi menjadi penting agar perdagangan listrik lintas negara dapat berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di luar aspek kebijakan dan infrastruktur, keberhasilan integrasi energi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta kepercayaan publik.

Lin Yang menekankan bahwa pembangunan jaringan listrik membutuhkan peran para insinyur dan tenaga teknis. Namun, dukungan serta kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama tersebut.

Dorongan UN ESCAP melalui Connectivity 2.0 menempatkan integrasi energi sebagai agenda kerja sama kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat.

Bagi ASEAN, pengembangan konektivitas energi lintas negara menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik di tengah transformasi sistem energi kawasan.