Smelter Membludak, Produk Hilirisasi Masih Setengah Jadi, Pemerintah Siapkan Kajian

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah mulai mengevaluasi arah pengembangan industri hilirisasi mineral di Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul semakin banyaknya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter, sementara sebagian besar produk yang dihasilkan masih berada pada tahap bahan setengah jadi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan mayoritas produk industri hilirisasi nasional saat ini belum mencapai tahap akhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk antara.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka Mineral and Batubara Convention and Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

“Jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah, baru di 60-50%. Dan ini membludak sekarang,” ujar Bahlil.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah pembangunan fasilitas pengolahan yang hanya menghasilkan produk setengah jadi masih perlu dilanjutkan atau diarahkan untuk menghasilkan produk akhir.

“Yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya, supaya bahan baku setengah jadi tidak semuanya diekspor ke luar. Jadi Indonesia ini benar-benar mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji,” katanya.

Pemerintah Dorong Hilirisasi hingga Produk Akhir

Bahlil menjelaskan, penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan mineral di dalam negeri. Pemerintah juga ingin memastikan rantai produksi berlanjut hingga menghasilkan barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menurutnya, apabila proses pengolahan berhenti pada produk antara, sebagian potensi nilai tambah industri masih dinikmati melalui proses produksi lanjutan di negara lain.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong pengembangan industri yang lebih terintegrasi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga manufaktur produk akhir. Kajian yang sedang disiapkan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan smelter berikutnya.

Pengalaman Hilirisasi Nikel Jadi Acuan

Bahlil mencontohkan perkembangan industri nikel sebagai salah satu gambaran dampak kebijakan hilirisasi. Pada periode 2017–2019, nilai ekspor nikel Indonesia disebut berada di kisaran US$3,3 miliar.

Setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, nilai ekspor produk nikel meningkat menjadi sekitar US$34 miliar.

Menurut Bahlil, peningkatan tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan dalam membangun ekosistem industri secara bertahap.

Ia mencontohkan rantai industri baterai kendaraan listrik yang kini dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pertambangan, smelter, produksi prekursor, katoda, hingga baterai.

Bahlil mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan ekosistem tersebut sempat diragukan ketika disampaikan pada 2020. Namun, perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan Indonesia mulai terlibat dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Ia menyebut Amerika Serikat telah memperoleh bahan baku prekursor dan katoda dari Indonesia. Selain itu, Indonesia telah memiliki tiga pabrik baterai, termasuk fasilitas di Karawang yang diresmikan pada 2024.

Hilirisasi Mineral Masuk Tahap Pendalaman Industri

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, dalam laporannya turut menyoroti pentingnya memperdalam rantai industri mineral nasional.

Tahapan berikutnya diarahkan pada pengembangan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk bahan antara dan komponen yang dibutuhkan dalam industri baterai.

Arah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan hilirisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengolahan mineral, tetapi juga pada perluasan industri manufaktur yang memanfaatkan hasil pengolahan tersebut.

Kajian pemerintah mengenai pembangunan smelter menjadi bagian dari upaya mengevaluasi tahapan hilirisasi berikutnya. Pemerintah ingin memastikan pengolahan mineral di dalam negeri dapat berlanjut hingga menghasilkan produk akhir, sehingga manfaat ekonomi dan nilai tambah yang diperoleh Indonesia semakin besar.