SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengajak jurnalis media nasional dan daerah untuk mengambil peran strategis dalam mengawal pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Keterlibatan media dinilai penting untuk memastikan ambisi pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) tidak hanya menjadi target pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Training bertema “Penguatan Kapasitas Media dalam Diskursus Energi Surya Nasional” yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini mempertemukan jurnalis dengan sejumlah pemangku kepentingan sektor energi, mulai dari PT PLN (Persero), pelaku industri energi surya, hingga lembaga kajian kebijakan iklim.
Pelatihan tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah merealisasikan program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Program ini menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dalam kurun waktu tiga tahun.
Namun, ambisi tersebut masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, kapasitas terpasang PLTS nasional baru mencapai sekitar 1,5 gigawatt (GW). Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan industri dalam negeri, kepastian regulasi, kesiapan sistem kelistrikan, serta dukungan investasi.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menegaskan bahwa media memiliki posisi penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, target PLTS 100 GWp membutuhkan keterlibatan pemerintah, industri, dan masyarakat agar dapat diwujudkan melalui langkah konkret.
“Bagi AESI, 100 GWp adalah ambisi sekaligus mandat kerja. Agar ambisi ini menjadi aksi, pemerintah, pelaku industri, dan publik perlu bergerak bersama untuk memahami dan mengawal setiap prosesnya. Di sinilah rekan-rekan media memegang peran kunci,” ujar Mada Ayu Habsari.
Ia menilai pemberitaan mengenai energi surya perlu dikembangkan dengan perspektif yang lebih luas. Tidak hanya membahas target pembangunan dan kapasitas pembangkit, media juga diharapkan mengangkat manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan keandalan pasokan listrik, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bahas Kesiapan Teknis dan Integrasi Sistem Kelistrikan
Dalam kegiatan tersebut, AESI menghadirkan tiga narasumber untuk membahas pengembangan PLTS dari aspek teknis, industri, hingga pembiayaan.
Dari sisi ketenagalistrikan, Manager Pengendalian Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Joko Purnomo, memaparkan peran PLTS dalam mendukung penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Ia menjelaskan berbagai model pengembangan PLTS, mulai dari instalasi atap, ground-mounted, hingga pembangkit terapung. Pemanfaatannya mencakup sektor utilitas, komersial dan industri, serta rumah tangga.
Joko juga menjelaskan skema Independent Power Producer (IPP), yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjual energi yang dihasilkan kepada PLN.
Menurutnya, pembangunan PLTS membutuhkan proses panjang serta koordinasi berbagai pihak. Dukungan masyarakat dan pemahaman publik menjadi bagian penting dalam memastikan program pengembangan energi surya berjalan berkelanjutan.
“Keberhasilan program kelistrikan sangat memerlukan dukungan publik. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat membangun pemahaman dan sinergi bersama dalam rangka mendukung pengembangan PLTS di Indonesia agar dapat terus tumbuh guna meningkatkan ketahanan energi listrik bagi masyarakat,” jelas Joko.
Ekosistem Industri Jadi Penentu Keberhasilan
Sementara itu, AVP of Public Policy & Government Relations Suryanesia sekaligus pengurus AESI, Zidny Ilman, menyoroti kesiapan ekosistem industri sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan program PLTS 100 GWp.
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan target kapasitas pembangkit. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya kerangka regulasi yang dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam rantai industri energi surya.
Ekosistem tersebut melibatkan PLN, investor, lembaga pembiayaan, pengembang proyek, perusahaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC), hingga manufaktur.
“Kami percaya kunci dari keberhasilan Program 100 GWp adalah memastikan terciptanya ekosistem industri surya yang sehat. Bagaimana memastikan kerangka regulasi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh ekosistem, baik PLN, investor, lender, developer, EPC, dan manufaktur, menjadi langkah pertama yang krusial bagi program tersebut,” ungkap Zidny.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa kepastian kebijakan dan kesiapan pelaku industri perlu berjalan beriringan agar proyek-proyek PLTS dapat dikembangkan secara efektif dan memiliki keberlanjutan ekonomi.
Pembiayaan Hijau dan Kepercayaan Investor
Aspek pendanaan menjadi pembahasan lain dalam pelatihan tersebut. Director Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, memaparkan peluang pembiayaan proyek PLTS di Indonesia, termasuk potensi pendanaan hijau global dan kriteria yang digunakan perbankan serta investor untuk menilai kelayakan suatu proyek atau bankability.
Tiza, yang lembaganya menginisiasi Power Sector Finance Dashboard, menjelaskan bahwa kepastian regulasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan investasi. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan peluang pemanfaatan energi surya juga berpengaruh terhadap kepercayaan pasar.
Menurutnya, pemberitaan yang mengangkat pengalaman nyata masyarakat dalam menggunakan PLTS, seperti penghematan biaya listrik dan kemudahan pemasangan, dapat membantu memperluas pemahaman publik sekaligus mengurangi keraguan terhadap teknologi tersebut.
“Investor membutuhkan kepastian pasar, dan salah satu sumber kepastian itu adalah terlihatnya opsi proyek PLTS beragam serta antusiasme masyarakat yang mulai terlihat di berbagai media. Liputan tentang penghematan biaya listrik, mudahnya pemasangan PLTS, semua ikut mengurangi keraguan pasar. Ini semua menjadi jembatan agar investasi hijau tertarik masuk ke Indonesia,” papar Tiza.
Dengan demikian, media tidak hanya berperan menyampaikan perkembangan kebijakan, tetapi juga membantu membangun pemahaman pasar mengenai peluang investasi dan manfaat ekonomi energi surya.
Perluas Kolaborasi dengan Jurnalis Daerah
Selain memperkuat kapasitas jurnalis nasional, AESI juga berupaya memperluas kolaborasi dengan media daerah. Organisasi tersebut telah membangun keterlibatan dengan jurnalis di sejumlah wilayah, termasuk Balikpapan, Bali, Medan, dan Surabaya.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperbanyak pemberitaan mengenai praktik pemanfaatan PLTS di berbagai daerah. Dengan pendekatan tersebut, isu energi surya diharapkan tidak hanya menjadi pembahasan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan kelistrikan, potensi ekonomi, dan kondisi masyarakat setempat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas karya jurnalistik, AESI turut menyelenggarakan Journalist Writing Competition bagi peserta Media Training.
Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah sebesar Rp17.750.000 dengan tiga fokus liputan, yakni eksekusi teknis dan integrasi Battery Energy Storage System (BESS), kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan dan kelayakan proyek PLTS.
Peserta dapat mengirimkan karya berupa artikel mendalam yang telah diterbitkan di media cetak maupun daring pada periode 6 November hingga 6 Desember 2026. Pengiriman dilakukan melalui alamat email comms@aesi.or.id dan energi.eits@gmail.com.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, AESI berharap jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal transparansi, perkembangan, dan implementasi program PLTS 100 GWp. Pemberitaan yang informatif, berimbang, dan berbasis pemahaman teknis diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik sekaligus mendorong percepatan pengembangan energi surya di Indonesia.
Tentang AESI
Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) merupakan organisasi yang didirikan pada 15 Desember 2016 di Jakarta untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi surya di Indonesia.
AESI menjadi wadah kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekosistem energi surya nasional. Organisasi ini turut mendorong penguatan kebijakan, pengembangan proyek, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kontribusi energi surya dalam bauran energi nasional.
Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi terbarukan, pencapaian target Net Zero Emission 2060, serta mewujudkan sistem energi yang mandiri dan inklusif.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.