Beranda Infografis Energy DEM Hukum Campus Lingkungan Hidup Business Ekonomi News Daerah Opinion Politik Internasional Policy Sustainability Technology Biografi Publikasi Khusus Lifestyle Pendidikan Olahraga Aksara Profile Kesehatan Hiburan Teknologi
Sabtu, 31 Oktober 2026
TRENDING:
Sinergi anak bangsa untuk kedaulatan energi negeri • PLN Dampingi Petani Sumberejo Magelang Kelola Limbah Sayuran dan Tingkatkan Produktivitas • Dedi Mulyadi Apresiasi Kepatuhan Warga Jabar Membayar Pajak di Tengah Tekanan Fiskal • Maluku Utara Buka Kanal Aduan Siswa untuk Awasi Penggunaan Dana BOS dan BOSDA • Pramono Anung Mulai Rapat di 44 Kecamatan Jakarta Pekan Depan, Lurah Bisa Sampaikan Persoalan Langsung • Masa Depan AI Dunia Ada di Sulut! Geonusa Dukung Penuh Langkah PGE Bangun Green Data Center Panas Bumi • ITB Perkenalkan Teknologi Pengolahan Air Laut Menjadi Air Bersih dan Garam Bernilai Ekonomi di Mentawai • Tim Ekspedisi Patriot ITB Dorong Siswa SMAN Kaureh Jadi Penggerak Literasi Kesehatan Digital • Dirjen Pajak Akui Sistem Perpajakan Indonesia Masih Perlu Disederhanakan • PLTU Rembang Tingkatkan Pemanfaatan Biomassa, Serap Hampir 185 Ribu Ton pada 2025 • Pertamina Jajaki Kerja Sama Baru di Blok Migas 405A Aljazair •
Sinergy News Sinergy News
Kirim Berita Masuk
Navigasi Utama
Beranda > Topik > #Putusan MK
TOPIK BERITA

#Putusan MK

Himpunan berita terkini, liputan investigasi, fakta terverifikasi, dan analisis mendalam seputar Putusan MK yang disajikan secara independen oleh redaksi Sinergy News.

1 Berita Ditemukan Diperbarui secara berkala
MK Ubah Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHAP, Pengurus Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Secara Terpisah
Hukum

MK Ubah Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHAP, Pengurus Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Secara Terpisah

Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 326 ayat (1) KUHAP dan mengubah pemaknaan kata “dan” menjadi “dan/atau”. Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 memungkinkan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya sekaligus berdasarkan dasar pertanggun

31 Oct 2026 • Jeski