Sumur GNK-115 Gunung Kemala Lampaui Target, Produksi Minyak Capai 2.423 BOPD
Sumur GNK-115 di Gunung Kemala, Prabumulih, mencatat produksi sementara 2.423,29 BOPD dan 1,95 MMSCFD gas, jauh melampaui target awal 220 BOPD.
Kejar Target Raksasa 100 GWp, METI Datangi MPR Bawa Resep ‘Rahasia’ Kemandirian Energi
METI mendorong percepatan energi terbarukan sebagai solusi pemerataan akses energi dan penggerak ekonomi melalui PLTS 100 GWp, pemanfaatan 263 bendungan, serta penguatan kepastian regulasi.
Pertamina NRE Bangun Model Ekonomi Sirkular melalui Decentralized Waste Management
Pertamina NRE mengembangkan proyek percontohan Decentralized Waste Management di Bandung untuk mengolah sekitar 300 ton sampah per hari menjadi material bernilai dan bahan bakar alternatif melalui konsep ekonomi sirkular.
Tenaga Ahli Menteri ESDM: UU EBET percepat transisi energi nasional
UU EBET diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, sekaligus memperkuat kepastian investasi dan koordinasi lintas sektor.
Menahan Gejolak Minyak untuk Menstabilkan Harga BBM Baca artikel CNBC Indonesia "Menahan Gejolak Minyak untuk Menstabilkan Harga BBM"
Harga minyak dunia telah turun dari puncaknya pada April 2026, tetapi harga BBM tidak serta-merta mengikuti. Jeda terjadi karena rantai pasok dan formula harga BBM menggunakan acuan periode sebelumnya.
Menakar Alasan di Balik Penahanan Harga BBM Subsidi
Pemerintah menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2026 di tengah volatilitas harga minyak dunia. Kebijakan ini dinilai masih didukung kapasitas fiskal dan bertujuan menjaga daya beli serta stabilitas inflasi.
Harga BBM Ternyata Bisa Rp5.000, Apa yang Harus Diubah di RUU Migas?
FSPPB menilai pembenahan rantai migas dari produksi hingga distribusi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan harga BBM. Melalui simulasi internal, FSPPB menyebut harga sekitar Rp5.000 per liter berpotensi dicapai, sementara pembahasan RUU Migas dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki
Serikat Pekerja Dorong PDSI Sebagai National Drilling Champion di Tengah Restrukturisasi Subholding Upstream
SP PDSI meminta proses streamlining di Pertamina Subholding Upstream berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan penguatan kapasitas pengeboran nasional. Dengan 58 unit rig, kompetensi engineering, standar HSSE, dan pengalaman operasional puluhan tahun, SP PDSI mendorong PDSI diperkuat sebagai
SPP KTI Tolak Penggabungan PDSI ke Elnusa, Nyatakan 6 Sikap Ini
SPP KTI menolak rencana penggabungan PDSI ke PT Elnusa Tbk dan meminta PDSI tetap berada dalam kendali penuh Pertamina. Serikat pekerja menilai bisnis drilling merupakan kapabilitas strategis nasional yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk mendukung produksi migas serta ketahanan energi
SP Mathilda-FSPPB tolak penggabungan PDSI ke PT Elnusa Tbk
SP Mathilda–FSPPB menolak rencana penggabungan PDSI ke PT Elnusa Tbk dan meminta bisnis drilling tetap 100 persen berada di bawah Pertamina. Serikat pekerja mendukung efisiensi, namun menilai penguatan struktur korporasi harus tetap menjaga kemampuan inti, aset strategis, integrasi bisnis
SP-PBB Tolak Wacana Penggabungan PDSI ke Elnusa di Kilang Balongan
SP-PBB Balongan menolak skema streamlining bisnis hulu yang melibatkan PDSI dan Elnusa karena dinilai berpotensi memengaruhi penguasaan negara dan ketahanan energi nasional. Serikat pekerja meminta transparansi transaksi dan valuasi, pelibatan pekerja, perlindungan hak normatif, serta penguatan PDSI
SP Pertamina UPMS I Medan Tolak Streamlining PDSI Ke Elnusa
SPP UPMS I Medan menolak rencana penggabungan PDSI ke PT Elnusa Tbk karena menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi kendali negara atas aset dan kemampuan strategis hulu migas. Serikat pekerja mendukung efisiensi Pertamina, tetapi meminta bisnis drilling PDSI tetap 100 persen berada di bawah