Energi Terbarukan Buka Peluang Kemandirian Ekonomi Perempuan Nelayan di Maluku

SINERGYNEWS.ID, Ambon – Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) mulai membuka peluang baru bagi perempuan nelayan di wilayah pesisir Maluku. Tidak hanya menghadirkan penerangan, energi bersih berpotensi mendukung kegiatan produktif masyarakat, mulai dari pengelolaan hasil tangkapan ikan, penyediaan air bersih, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Namun, pemerataan akses energi masih menjadi tantangan di provinsi kepulauan tersebut. Sejumlah desa dan pulau kecil masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik, sehingga pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Komisi II DPRD Provinsi Maluku, sedikitnya 97 desa di delapan kabupaten dan kota belum menikmati aliran listrik. Kabupaten Kepulauan Aru menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang belum teraliri listrik, yakni 66 desa.

Sementara itu, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan terdapat 505 desa di Maluku yang belum menikmati layanan listrik selama 24 jam. Sebanyak 305 desa memperoleh pasokan listrik selama enam jam dan 200 desa lainnya selama 12 jam per hari.

Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ary Sahertian, menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero), terutama untuk mengejar target Maluku Terang 2027.

Menurutnya, pemerataan listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penerangan, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan usaha masyarakat, dan pelayanan publik.

Energi Surya Jadi Alternatif bagi Wilayah Kepulauan

Di tengah tantangan geografis Maluku, energi terbarukan dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas akses listrik. Sumber energi seperti matahari, angin, aliran air, hingga arus laut dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Inspektur Minyak dan Bumi Ahli Muda Dinas ESDM Maluku, Sartika M. Launuru, menjelaskan bahwa energi terbarukan dapat menjadi alternatif sumber listrik karena memanfaatkan potensi alam tanpa bergantung pada bahan bakar fosil.

Pemanfaatannya juga dapat diperluas untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.

“Energi terbarukan itu satu energi yang bisa mengganti energi listrik, tetapi bukan berasal dari fosil. Energi itu berasal dari matahari, angin, air, bahkan air laut melalui suatu proses yang menghasilkan energi listrik,” kata Sartika dalam wawancara bersama RRI, Selasa (27/10/2026).

Salah satu penerapannya adalah PLTS yang telah digunakan di Kantor Dinas ESDM Maluku dan 11 kantor pemerintah di Kota Ambon. Pemanfaatan sistem tersebut mampu menekan pembayaran listrik hingga sekitar 50 persen melalui kombinasi energi matahari dan pasokan listrik PLN.

Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong pengembangan PLTS melalui skema rumah tangga, PLTS atap atau rooftop, serta PLTS terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dalam satu desa.

Meski demikian, investasi awal yang relatif besar, biaya transportasi menuju pulau terpencil, dan keterbatasan operator terampil masih menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur tersebut.

Untuk mengatasinya, Dinas ESDM Maluku mendorong pelatihan operator dari masyarakat setempat agar fasilitas energi terbarukan dapat dikelola dan dirawat secara berkelanjutan.

Perempuan Nelayan Mulai Memanfaatkan Panel Surya

Pemanfaatan energi bersih juga mulai memberikan pengalaman baru bagi perempuan nelayan di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Melalui pendampingan dan pelatihan yang difasilitasi Yayasan LAPAN pada tahun sebelumnya, sejumlah perempuan nelayan mulai mengenal teknologi energi surya, termasuk cara merangkai panel dan memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

Frida Salamor, anggota Komunitas Perempuan Nelayan Latuhalawa Latuhalat, mengatakan sebelumnya mereka belum memahami secara mendalam konsep energi bersih dan pemanfaatan tenaga surya.

“Kami perempuan nelayan tidak mengenal yang namanya energi bersih sebelum dihubungkan dengan Yayasan LAPAN. Dari pelatihan itu kami baru mengerti seluk-beluk energi bersih dan cara pemanfaatannya,” kata Frida kepada RRI, Selasa (27/10/2026).

Pengetahuan tersebut mendorong sebagian anggota komunitas menggunakan panel surya secara mandiri untuk penerangan rumah. Dengan demikian, mereka tetap memiliki sumber penerangan ketika terjadi pemadaman listrik.

Namun, kebutuhan energi perempuan nelayan tidak berhenti pada penerangan. Ketersediaan es, lemari pendingin, air bersih, hingga energi untuk mengoperasikan sumur bor menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas perikanan dan kehidupan rumah tangga.

Frida menjelaskan, satu balok es saat ini harus dibeli dengan harga sekitar Rp26 ribu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, satu keluarga rata-rata memerlukan empat tangki air setiap bulan dengan harga sekitar Rp200 ribu per tangki.

Kondisi air di lingkungan mereka yang cenderung payau membuat kebutuhan air bersih menjadi beban tambahan bagi keluarga nelayan.

“Yang kami butuhkan itu es, karena ikan harus tetap segar dan bersih. Air bersih juga penting, karena daerah kami airnya payau,” ujarnya.

Komunitas Perempuan Nelayan Latuhalawa menghimpun 39 perempuan nelayan dari dua negeri, yakni 19 orang dari Silale dan 20 orang dari Latuhalat. Mereka aktif berbagi pengalaman dengan perempuan pesisir lainnya, termasuk para papalele ikan, sekaligus memperkenalkan pemanfaatan energi bersih.

Keterbatasan Anggaran Masih Menjadi Kendala

Meskipun pengetahuan mengenai energi surya mulai berkembang, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan bagi perempuan nelayan untuk memperluas pemanfaatannya.

Panel surya yang digunakan sebagian anggota komunitas saat ini masih terbatas untuk penerangan. Sementara kebutuhan seperti lemari pendingin dan fasilitas produksi perikanan membutuhkan kapasitas pembangkit serta investasi yang lebih besar.

Komunitas tersebut telah menyampaikan usulan pembangunan fasilitas energi surya melalui Musyawarah Desa (Musdes), termasuk rencana pembangunan sumur bor yang memanfaatkan tenaga matahari.

Pemerintah desa kemudian memberikan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta. Namun, dana tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan fasilitas air bersih berbasis PLTS.

Frida berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa bantuan peralatan maupun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pesisir.

“Bagi saya pribadi, melihat kebutuhan perempuan nelayan saat ini, kami ingin bisa menerobos untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Kami harap ada dukungan dari pemerintah daerah, baik secara materi maupun moril,” kata Frida.

Pemerintah Kembangkan Sembilan PLTS Terpadu di Maluku

Di tingkat nasional, pemerintah mulai memperluas pembangunan infrastruktur energi terbarukan di wilayah kepulauan Maluku melalui pengembangan sembilan unit PLTS Terpadu pada tahun anggaran 2026.

Program Kementerian ESDM tersebut memiliki total kapasitas 1.270,5 kilowatt peak (kWp) dan tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sembilan lokasi pembangunan meliputi Warialau, Jambu Air, Warabal, Lola, Karawai, Labobar, Romnus, Lingada, dan Nurkat.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pengembangan energi terbarukan masih menghadapi tantangan, terutama di pulau-pulau kecil yang masih bergantung pada bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik.

“Bauran energi baru dan terbarukan secara nasional saat ini telah mencapai sekitar 18,3 persen. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan karena sejumlah pulau kecil masih bergantung pada bahan bakar minyak sebagai sumber energi pembangkit listrik,” kata Eniya.

Secara nasional, program PLTS Terpadu wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) tahun 2026 menargetkan pembangunan 39 unit pembangkit dengan total kapasitas 5.189,8 kWp.

Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp450,21 miliar dan ditargetkan melayani 4.708 rumah tangga. Pengembangan ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi masyarakat kepulauan.

PLN Dorong Elektrifikasi dan Konektivitas Antarpulau

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) juga terus mendorong penguatan elektrifikasi serta pengembangan energi baru terbarukan di wilayah 3T dan pulau-pulau terluar.

Rasio elektrifikasi Maluku yang telah mencapai sekitar 98 persen menjadi salah satu capaian penting. Meski demikian, masih terdapat desa yang membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat dapat menikmati pasokan listrik secara merata.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah revitalisasi PLTS Pulau Tiga di Negeri Asilulu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memungkinkan masyarakat setempat menikmati listrik selama 24 jam.

Selain itu, PLN bersama pemerintah daerah menyiapkan pengembangan infrastruktur kelistrikan di Pulau Ut, Kota Tual, serta mendukung program listrik desa di sejumlah wilayah terpencil.

Upaya penguatan konektivitas kelistrikan antarpulau tersebut turut mendapat pengakuan melalui penghargaan Nusantara Electrification Award 2026 kategori Advancing Inter-Island Power Connectivity yang diraih PLN UP3B Maluku.

Manager PLN UP3B Maluku, Yulius Paelongan, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan keandalan pasokan listrik dan memperkuat konektivitas antarpulau.

“Sebagai daerah kepulauan, konektivitas listrik antarpulau memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Yulius.

Pengembangan energi terbarukan di Maluku pada akhirnya tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit maupun jumlah infrastruktur yang dibangun. Lebih dari itu, keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan energi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Keterlibatan perempuan nelayan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ketika akses energi bersih mampu mendukung penyimpanan hasil tangkapan, penyediaan air bersih, dan kegiatan produktif lainnya, manfaat transisi energi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan komunitas lokal, energi terbarukan berpeluang menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan energi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi perempuan nelayan di Maluku.