Ditjen Minerba Tetapkan 15 November sebagai Batas Akhir Penyampaian RKAB 2027, Perusahaan Terancam Sanksi

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 15 November 2026 sebagai batas akhir penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2027 bagi perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

Seluruh pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan memenuhi ketentuan penyampaian RKAB, baik untuk kegiatan pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Perusahaan yang tidak menyampaikan dokumen atau terlambat memenuhi kewajiban tersebut berpotensi dikenai sanksi administratif.

Informasi tersebut disampaikan Ditjen Minerba melalui akun Instagram resminya @ditjenminerba, sebagaimana dikutip pada Selasa (10/11/2026).

RKAB merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Kewajiban penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025.

Perusahaan Terlambat Terancam Sanksi Administratif

Ditjen Minerba menegaskan bahwa setiap pemegang izin pertambangan harus memenuhi kewajiban penyampaian RKAB sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Ditjen Minerba, perusahaan yang tidak menyampaikan RKAB atau terlambat memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini berlaku bagi pemegang izin yang menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi.

Karena itu, kepatuhan terhadap tenggat penyampaian RKAB menjadi salah satu aspek penting bagi perusahaan dalam memastikan keberlanjutan kegiatan operasional pertambangan pada tahun berikutnya.

Penyampaian RKAB Dilakukan Melalui MinerbaOne

Dalam pelaksanaannya, penyampaian RKAB 2027 dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi e-RKAB yang terintegrasi dengan platform MinerbaOne.

Perusahaan dapat mengakses layanan tersebut melalui laman resmi MinerbaOne.

Ditjen Minerba meminta seluruh pemegang izin memastikan kelengkapan dan kesesuaian data sebelum menyampaikan dokumen RKAB. Hal ini termasuk data yang bersumber dari sistem perizinan Online Single Submission (OSS).

Kelengkapan dokumen dan kesesuaian informasi menjadi faktor penting untuk menghindari kendala dalam proses penyampaian maupun verifikasi RKAB.

Perusahaan Diminta Tidak Menunggu Hari Terakhir

Dengan tenggat yang ditetapkan pada 15 November 2026, Ditjen Minerba mengingatkan perusahaan pertambangan agar segera menyelesaikan dan menyampaikan dokumen RKAB tanpa menunggu batas akhir.

Perusahaan juga diminta mengantisipasi kemungkinan kendala teknis, mulai dari gangguan sistem informasi, masalah jaringan, hingga meningkatnya antrean verifikasi menjelang penutupan.

“Segera finalisasi dan sampaikan dokumen RKAB 2027 perusahaan Anda sekarang juga!” demikian imbauan Ditjen Minerba melalui akun Instagram resminya.

Ditjen Minerba menekankan bahwa pemenuhan kewajiban RKAB merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola pertambangan. Ketepatan penyampaian dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sepanjang 2027.