Pemerintah Masih Utang Rp166,84 Triliun ke Pertamina untuk Subsidi dan Kompensasi Energi

JAKARTA, 28 Agustus 2026 — Pemerintah masih memiliki kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp166,84 triliun hingga awal Agustus 2026.

Angka tersebut menggambarkan besarnya dana yang telah lebih dahulu dikeluarkan Pertamina untuk menjalankan kebijakan energi pemerintah, tetapi penggantiannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum seluruhnya diterima perusahaan.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, mengungkapkan total realisasi subsidi dan dana kompensasi yang ditanggung Pertamina hingga 6 Agustus 2026 telah mencapai Rp236,98 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp76,58 triliun subsidi dan sekitar Rp160,4 triliun dana kompensasi.

Setelah memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan pemerintah serta penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025, saldo piutang Pertamina kepada pemerintah tercatat sebesar Rp166,84 triliun.

Bukan Sekadar “Utang” Biasa

Istilah “negara berutang kepada Pertamina” memang mudah dipahami publik. Namun, secara substansi, angka Rp166,84 triliun tersebut merupakan piutang Pertamina kepada pemerintah yang berasal dari pelaksanaan subsidi dan kompensasi energi.

Dalam sistem kebijakan energi Indonesia, pemerintah dapat menetapkan harga jual energi tertentu agar tetap terjangkau masyarakat. Namun, harga yang dibayar konsumen tidak selalu mencerminkan seluruh biaya ekonomi yang harus ditanggung dalam penyediaan energi tersebut.

Selisih yang timbul dari kebijakan pemerintah itu kemudian menjadi bagian dari mekanisme subsidi maupun kompensasi.

Pertamina, sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah, tetap harus memastikan ketersediaan dan distribusi energi. Sementara itu, penggantian atas biaya yang timbul dilakukan melalui mekanisme pembayaran pemerintah.

Dengan kata lain, energi tetap harus tersedia dan dijual kepada masyarakat saat ini, sementara sebagian pembayaran dari pemerintah dilakukan melalui proses penganggaran, verifikasi, perhitungan, dan pencairan.

Inilah yang kemudian menciptakan saldo piutang dalam jumlah besar.

Kompensasi Menjadi Beban Terbesar

Dari total saldo piutang Rp166,84 triliun, porsi terbesar berasal dari dana kompensasi.

Berdasarkan paparan Pertamina, saldo piutang subsidi berada di kisaran Rp24,4 triliun, sedangkan saldo piutang dana kompensasi mencapai Rp142,44 triliun. Dengan demikian, lebih dari 80 persen total saldo piutang tersebut berasal dari mekanisme kompensasi.

Besarnya angka kompensasi menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan subsidi yang secara langsung dialokasikan dalam APBN.

Lebih jauh, angka tersebut mencerminkan besarnya konsekuensi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi tertentu agar tetap berada di bawah harga atau biaya ekonomi.

Dalam mekanisme kompensasi, badan usaha dapat mengalami kekurangan penerimaan akibat kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Kekurangan tersebut kemudian menjadi dasar penggantian melalui mekanisme yang diatur pemerintah.

PMK Nomor 73 Tahun 2025 sendiri mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran BBM dan tarif tenaga listrik.

Pemerintah Sudah Membayar, tetapi Saldo Piutang Tetap Besar

Besarnya angka Rp166,84 triliun tidak berarti pemerintah sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Pertamina.

Hingga awal Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran sebesar Rp63,49 triliun untuk subsidi dan sekitar Rp61,3 triliun untuk piutang dana kompensasi.

Jika termasuk pembayaran carryover atau piutang dari tahun sebelumnya, total pembayaran yang telah diperhitungkan mencapai sekitar Rp141,53 triliun, termasuk carryover piutang tahun 2025 sebesar Rp17,03 triliun.

Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan subsidi dan kompensasi sepanjang tahun membuat saldo tagihan Pertamina kepada pemerintah masih berada pada level yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya pembayaran, melainkan besarnya skala pembiayaan kebijakan energi yang harus terus berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi.

Tekanan Subsidi Energi Terus Meningkat

Besarnya kewajiban pemerintah kepada Pertamina juga perlu dilihat dalam konteks tekanan belanja subsidi dan kompensasi nasional.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga Semester I 2026 mencapai Rp233 triliun, atau sekitar 52,1 persen dari pagu APBN 2026.

Angka tersebut meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total tersebut, realisasi subsidi mencapai Rp116 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp116,9 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa hingga Semester I 2026, volume penyaluran BBM meningkat 7,8 persen, konsumsi LPG 3 kilogram meningkat 2 persen, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, tekanan terhadap anggaran subsidi energi tidak hanya berasal dari perubahan harga energi global.

Volume konsumsi energi bersubsidi juga terus menjadi faktor penting.

Pertamina Menanggung Kebutuhan Pembiayaan di Tengah Penugasan Negara

Besarnya piutang kepada pemerintah juga memiliki implikasi terhadap kondisi keuangan dan arus kas Pertamina.

Sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina tetap harus melakukan pengadaan dan distribusi energi, membayar pemasok, mengelola logistik, menjaga stok, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, sebagian dana yang telah dikeluarkan untuk menjalankan penugasan pemerintah masih tercatat sebagai piutang.

Dalam konteks ini, persoalan Rp166,84 triliun bukan sekadar angka akuntansi.

Angka tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang lebih besar: seberapa besar beban modal kerja yang harus disiapkan BUMN energi ketika pembayaran atas kebijakan pemerintah dilakukan secara bertahap?

Pertamina sendiri menyatakan tetap menjalankan pengendalian penyaluran BBM dan menjaga ketahanan energi nasional di tengah pelaksanaan penugasan tersebut.

Stabilitas Harga Memiliki Biaya

Kebijakan subsidi dan kompensasi pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meredam dampak kenaikan harga energi global agar tidak seluruhnya langsung diteruskan kepada konsumen domestik.

Namun, stabilitas harga tersebut tetap memiliki biaya.

Ketika harga yang dibayar masyarakat lebih rendah dibandingkan biaya ekonomi penyediaan energi, selisihnya tidak hilang.

Biaya tersebut pada akhirnya harus ditanggung melalui APBN atau dicatat terlebih dahulu sebagai kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang menjalankan penugasan.

Dalam kasus Pertamina, mekanisme tersebut kini menghasilkan saldo piutang yang mencapai Rp166,84 triliun.

Kondisi ini memperlihatkan paradoks besar dalam kebijakan energi Indonesia.

Di satu sisi, negara ingin menjaga harga energi tetap terjangkau.

Di sisi lain, semakin besar selisih antara harga yang ditetapkan pemerintah dan biaya ekonomi, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan yang harus disiapkan.

Reformasi Subsidi Menjadi Pertanyaan Besar

Persoalan berikutnya adalah ketepatan sasaran subsidi energi.

Besarnya anggaran dan kompensasi yang terus meningkat akan semakin sulit dipertahankan apabila energi bersubsidi tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karena itu, persoalan subsidi energi tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran.

Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah:

Apakah subsidi sudah tepat sasaran?

Apakah data penerima telah terintegrasi dengan baik?

Apakah mekanisme kompensasi dapat dihitung dan dibayarkan lebih cepat?

Dan sampai sejauh mana BUMN harus menanggung kebutuhan pembiayaan sebelum pembayaran pemerintah diterima?

Reformasi subsidi energi menjadi semakin penting karena tekanan tidak hanya datang dari harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, tetapi juga dari pertumbuhan konsumsi energi bersubsidi.

Lebih dari Sekadar Utang Rp166 Triliun

Angka Rp166,84 triliun memang mudah menarik perhatian sebagai headline.

Namun, persoalan sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar narasi “pemerintah berutang kepada Pertamina”.

Angka tersebut merupakan gambaran dari sistem pembiayaan energi Indonesia saat ini, di mana kebijakan stabilisasi harga membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam prosesnya dapat menciptakan piutang pemerintah kepada BUMN energi.

Semakin besar kebutuhan subsidi dan kompensasi, semakin penting pula pemerintah memastikan mekanisme pembayaran berjalan tepat waktu agar penugasan negara tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap arus kas badan usaha.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya kapan Rp166,84 triliun itu akan dibayarkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Sampai kapan Indonesia akan mempertahankan sistem subsidi energi dengan beban kompensasi yang terus membesar, sementara konsumsi energi bersubsidi dan kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bukan hanya kesehatan fiskal APBN, tetapi juga keberlanjutan keuangan BUMN dan masa depan kebijakan energi Indonesia.

Pertamina, Utang Pemerintah, Subsidi Energi, Kompensasi Energi, APBN 2026, BBM Bersubsidi, LPG 3 Kg, Biosolar, Pertalite, Energi Indonesia, Kementerian Keuangan, Kebijakan Energi, Ekonomi Indonesia, BUMN, Sinergy News