Dialog Strategis Pemerintah dan INPEX: Restu Sosial Proyek Masela Menguat, Perizinan Jadi Titik Kritis

Proyek LNG di Blok Masela memasuki fase penentuan. Dukungan sosial masyarakat disebut semakin solid, namun kompleksitas perizinan lintas kementerian dan pemerintah daerah masih menjadi hambatan utama yang menahan percepatan proyek strategis tersebut.

Hal itu mengemuka dalam dialog antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan manajemen INPEX Masela Ltd. terkait perkembangan Proyek Abadi LNG dalam forum pembahasan debottlenecking investasi, 24 Februari 2026.

Restu Sosial Menguat, Ekspektasi Ekonomi Tinggi

Dalam dialog tersebut, pemerintah menanyakan secara langsung kondisi penerimaan masyarakat pasca persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan fasilitas darat (onshore LNG).

Perwakilan INPEX menyampaikan bahwa tingkat penerimaan masyarakat tergolong tinggi.

“Mereka sudah lama menunggu proyek ini,” ujar Rudi Imran, Vice President SCM & IT INPEX Masela.

Dukungan sosial tersebut dinilai sebagai modal penting, mengingat proyek ini diharapkan membawa dampak ekonomi signifikan bagi Maluku, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun aktivitas ekonomi turunan.

Namun terdapat dua isu sensitif yang menjadi perhatian warga:

1. Kompensasi bagi masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan kawasan hutan.
2. Prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Isu tersebut menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sosial ketika proyek memasuki tahap konstruksi fisik.

Perizinan Lintas Sektor Jadi Hambatan Utama

Meski dukungan sosial relatif kuat, tantangan terbesar justru berada pada sisi birokrasi.

Manajemen INPEX mengakui bahwa kompleksitas approval menjadi faktor paling menghambat pergerakan proyek.

“Kami melihat tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, baik di pusat maupun daerah. Banyak instansi yang harus dilibatkan dalam proses approval.”

Ketika ditanya apakah seluruh proses persetujuan menantang, jawaban yang muncul cukup tegas:

“Semua, Pak. Ini yang paling menghambat kami memulai pekerjaan di lapangan.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan bukan pada satu izin spesifik, melainkan pada sistem koordinasi multi-level governance yang membutuhkan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Fasilitas Laut dan Tahap FEED Jadi Penentu

Salah satu izin strategis yang belum berjalan adalah pembangunan fasilitas laut berupa pioneering wharf dan jetty. Fasilitas ini berskala besar dan menjadi infrastruktur vital dalam fase konstruksi.

Namun izin tersebut belum dapat diajukan sepenuhnya karena masih menunggu penyelesaian tahap Front-End Engineering Design (FEED).

Artinya, tanpa penyelesaian FEED, sejumlah approval krusial tidak bisa diproses maksimal. Ini menciptakan efek berantai terhadap timeline proyek.

Integrasi CCS dan Amendment AMDAL

Proyek Abadi LNG sebelumnya telah mengantongi persetujuan AMDAL. Namun terdapat komponen baru yang belum tercakup dalam dokumen lama, antara lain:

• Integrasi Carbon Capture and Storage (CCS) yang masih dalam tahap FEED
• Finalisasi lokasi fasilitas LNG yang menunggu desain akhir

Komponen tersebut memerlukan amendment AMDAL.

Pihak pemerintah menyatakan kesiapan untuk membantu percepatan jika terdapat kekurangan cakupan dalam dokumen sebelumnya.

Langkah ini penting karena integrasi CCS menjadi bagian dari komitmen dekarbonisasi sektor gas, sekaligus meningkatkan daya saing proyek di tengah tekanan global terhadap energi fosil.

Perspektif Strategis: Ujian Tata Kelola Investasi Nasional

Dialog tersebut memperlihatkan dinamika nyata proyek Masela saat ini:

• Dukungan sosial menguat
• Ekspektasi ekonomi daerah meningkat
• Namun birokrasi perizinan menjadi bottleneck utama

Bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, isu ini bukan sekadar proyek migas bernilai miliaran dolar. Ini menyangkut kredibilitas Indonesia dalam mengelola proyek strategis dan menarik investasi jangka panjang.

Sementara bagi INPEX, kepastian approval menjadi kunci agar proyek dapat bergerak dari tahap perencanaan menuju konstruksi fisik di lapangan.

Catatan Kritis Sinergynews

Jika target onstream 2029 ingin realistis, maka fase 2026–2027 menjadi periode krusial untuk:

• Finalisasi FEED
• Penyelesaian amendment AMDAL
• Sinkronisasi perizinan pusat–daerah
• Penegasan skema fiskal dan keekonomian proyek

Tanpa pembenahan koordinasi perizinan, risiko keterlambatan berulang tetap terbuka.

Blok Masela bukan sekadar proyek LNG, melainkan simbol kemampuan Indonesia menyeimbangkan investasi besar, kepastian regulasi, dan kepentingan masyarakat lokal.