Kemenkeu, BI, dan Bappenas Ungkap Tiga PR Ekonomi Indonesia

SINERGYNEWS.ID, Jakarta — Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyoroti tiga pekerjaan rumah utama untuk memperkuat perekonomian Indonesia, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, memperdalam pasar keuangan, serta memperluas inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam dialog di Danantara TIIF 2026, Senin (27/10/2026). Ketiganya membahas aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian target ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Kemenkeu Dorong Partisipasi Masyarakat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menempatkan transformasi struktural sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam setahun ke depan. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan di sektor riil maupun keuangan, dengan dukungan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

“Yang konsumsi tingkatkan konsumsi. Yang produksi tingkatkan produksi,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat berkontribusi melalui peningkatan konsumsi, produksi, investasi, dan ekspor. Penggunaan produk dalam negeri juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi domestik sekaligus mendukung agenda reformasi struktural pemerintah.

BI Fokus Memperdalam Pasar Keuangan

Dari sisi moneter, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan pentingnya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Menurut Destry, semakin beragam instrumen keuangan dan semakin banyak pelaku yang berpartisipasi, semakin baik pula proses pembentukan harga atau pricing di pasar keuangan.

“Dengan makin banyak produk, partisipan juga makin banyak, pricing-nya akan jadi lebih baik,” kata Destry.

Salah satu langkah yang dilakukan BI adalah membuka akses penggunaan surat berharga kuasi-pemerintah yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai instrumen operasi moneter. Perbankan yang memiliki surat berharga tersebut kini dapat melakukan transaksi repurchase agreement (repo) dengan BI.

BI juga berencana terus mengembangkan instrumen keuangan lainnya. Pendalaman pasar dinilai penting untuk mendukung stabilitas sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Bappenas Soroti Tantangan Middle Income Trap

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti tantangan jangka panjang Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Kita ini sudah hampir 30 tahun terjebak di dalam middle income trap,” kata Rachmat.

Ia menyebut pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran US$5.000, sedangkan sejumlah negara tetangga telah mencapai lebih dari US$10.000. Menurutnya, inovasi dan teknologi perlu disebarluaskan agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi.

Rachmat mencontohkan sistem pembayaran digital yang dikembangkan BI dan disebut telah menjangkau sekitar 70 juta pengguna. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan industri semikonduktor agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai lokasi perakitan, tetapi mampu membangun ekosistem industri yang lebih kuat.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, ia mendorong kerja sama dengan negara-negara Asia, termasuk India dan Singapura.

“Kita sesama negara Asia tidak perlu bersaing, berkompetisi. Tapi justru harus bekerja sama,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Rachmat menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pertumbuhan tidak cukup hanya terlihat dalam angka, tetapi juga harus berdampak pada kesejahteraan kelas menengah dan kelompok berpendapatan rendah.

Bappenas, kata dia, mengusung semangat “tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat” sebagai arah pembangunan nasional.

Paparan ketiga otoritas tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi membutuhkan pendekatan yang saling melengkapi. Partisipasi masyarakat dan reformasi struktural perlu berjalan seiring dengan pendalaman pasar keuangan, pengembangan teknologi, serta peningkatan produktivitas industri.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan agenda tersebut menjadi kebijakan dan hasil nyata yang mampu memperkuat daya saing Indonesia, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.