Cak Imin Sebut 1,3 Juta Warga Miskin Bekerja di BGN, Dorong APBN Berorientasi Pemberdayaan

SINERGYNEWS.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sebanyak 1,3 juta warga miskin telah bekerja melalui Badan Gizi Nasional (BGN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Cak Imin, penyerapan tenaga kerja melalui BGN menjadi salah satu contoh pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai program pemerintah perlu memberikan dampak ekonomi secara langsung, termasuk membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Cak Imin juga menyebut program BGN telah mendorong lahirnya 154 pengusaha baru melalui ekosistem ekonomi yang terbentuk dari pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, penggunaan APBN seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program kementerian dan lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemandirian ekonomi masyarakat.

“APBN dikeluarkan serupiah pun harus memiliki aspek pemberdayaan,” ujarnya.

Penanganan Kemiskinan Beralih ke Pemberdayaan

Cak Imin mengatakan pemerintah berupaya mengubah pendekatan penanganan kemiskinan, dari yang sebelumnya berfokus pada bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat.

Ia menegaskan bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dukungan. Namun, bantuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal agar penerima dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kemandirian.

Untuk mendukung proses tersebut, pemberdayaan perlu dilakukan secara terintegrasi. Masyarakat miskin didorong agar dapat beralih menjadi pelaku ekonomi, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah berjalan perlu memperoleh dukungan untuk memperbesar skala bisnisnya.

Dukungan bagi UMKM antara lain mencakup akses permodalan, bahan baku, teknologi, dan pemasaran.

Cak Imin juga meminta kementerian dan lembaga yang mengelola APBN menjadikan pemberdayaan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran. Ia menyoroti anggaran pemberdayaan yang dinilai masih kerap tidak menjadi prioritas.

Pemerintah Paparkan Sejumlah Program Pemberdayaan

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin memaparkan sejumlah perkembangan program penanganan kemiskinan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut angka kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Selain itu, sebanyak 1,1 juta orang disebut telah keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol pada akhir 2026.

Di bidang pendidikan, sebanyak 44.200 anak dari keluarga miskin dan anak telantar disebut telah bersekolah di Sekolah Rakyat. Pemerintah juga mendorong orang tua mereka agar dapat menjadi lebih mandiri dan produktif secara ekonomi.

Sementara itu, pemerintah bersama Kementerian UMKM telah memberikan akses permodalan terjangkau kepada 3,25 juta pelaku UMKM. Kementerian Ekonomi Kreatif juga disebut mendorong 12 juta pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnisnya.

Di tingkat desa, pemerintah melakukan pendampingan terhadap 18.849 desa dengan melibatkan 217 perguruan tinggi.

Cak Imin menekankan bahwa berbagai program tersebut perlu terhubung dalam satu kerangka pemberdayaan agar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Ia meminta anggaran pemberdayaan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah.