Penulis: Sony Setyawan
Sejak 28 Oktober 2026, Indonesia punya undang-undang ketenagakerjaan baru: UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencabut UU 13/2003 yang sudah berumur lebih dari dua puluh tahun, sekaligus sebagian aturan ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja (Pasal 311).
Reaksinya menarik. Serikat buruh menyambutnya dengan lega. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan mengklaim sekitar 85 persen usulan buruh masuk ke dalam undang-undang ini. Di sisi lain, kalangan pengusaha justru mulai memberi peringatan. Apindo menyatakan masih mempelajari pasal demi pasal, dan beberapa ketentuan sudah mereka soroti sejak awal.
Lalu muncul pertanyaan yang wajar: kalau satu pihak senang, apakah pihak lain pasti rugi?
Menurut saya, tidak harus begitu. Kecemasan pengusaha itu wajar dan perlu didengar, tetapi bukan alasan untuk mundur. Undang-undang ini baru akan berhasil kalau pekerja dan pengusaha sama-sama siap, dan kunci keberhasilannya ada di aturan turunan yang sedang disiapkan pemerintah.
Apa yang membuatnya disebut pro-buruh
Bagi pekerja biasa, ada beberapa perubahan yang langsung terasa.
Pertama, soal lembur. Pasal 116 menetapkan lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, harus ada perintah tertulis atau lewat media digital, dan harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Upahnya pun jelas: 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama, dan 2 kali untuk jam berikutnya. Artinya, lembur bukan lagi sekadar perintah dari atasan, tetapi kesepakatan.
Kedua, PHK harus menjadi jalan terakhir. Pasal 228 mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat, dan pemerintah mencegah PHK dengan segala upaya, lewat tahapan yang dirinci satu per satu: mengurangi lembur, mengurangi jumlah sif, mengurangi jam atau hari kerja, menyesuaikan upah dan fasilitas di tingkat manajerial, merumahkan pekerja sementara atau bergiliran, hingga menawarkan pensiun dini sukarela. Kalau semua itu sudah ditempuh dan PHK tetap tak terhindarkan, barulah dirundingkan secara bipartit.
Ketiga, pekerja alih daya atau outsourcing kini lebih terlindungi. Selama ini, mereka sering berada di posisi paling rentan karena statusnya "dipinjam" dari perusahaan lain. Kini, pekerjaan yang boleh dialihdayakan hanya jasa penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95). Kalau pekerja alih daya ternyata dipakai untuk pekerjaan inti produksi, statusnya demi hukum beralih menjadi pekerja perusahaan pengguna (Pasal 98). Vendor juga dilarang memotong hak normatif mereka, dan ketika vendor berganti, masa kerja mereka tetap dihitung bersambung (Pasal 99).
Keempat, perusahaan diwajibkan menyiapkan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253). Tujuannya sederhana: supaya ketika PHK terjadi, uang pesangon benar-benar ada, bukan sekadar janji di atas kertas.
Kelima, pekerja platform digital seperti ojol dan kurir untuk pertama kalinya disebut dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pasal 102 memberi mereka hak atas penghasilan layak, perlindungan K3, dan jaminan sosial, meski statusnya tetap mitra.
Kalau dilihat dari sisi pekerja, wajar jika undang-undang ini disebut pro-buruh.
Lalu, apa yang dicemaskan pengusaha?
Kecemasan pengusaha umumnya berputar pada dua hal: biaya dan kepastian.
Soal pesangon, Apindo mengingatkan agar aturan ini tidak membuat investor ragu menanamkan modal. Mereka juga sejak awal mendorong agar pesangon diselaraskan dengan program dana pensiun, supaya perusahaan tidak membayar dua kali untuk tujuan yang sama. Kewajiban dana cadangan pesangon, meski usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetap berarti ada uang yang harus "diparkir" dan tidak bisa dipakai untuk mengembangkan usaha.
Soal kontrak dan outsourcing, Apindo sebelumnya meminta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang juga banyak dipakai untuk pekerja alih daya, bisa berlaku sampai lima tahun. Undang-undang akhirnya membatasinya paling lama empat tahun: dua tahun pertama, lalu hanya bisa diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun (Pasal 82 ayat 2). Pekerjaan yang boleh dialihdayakan juga dipersempit menjadi empat jenis jasa penunjang tadi, dan perusahaan pengguna diberi waktu paling lama satu tahun untuk menyesuaikan diri (Pasal 306). Bagi perusahaan yang selama ini sangat bergantung pada tenaga kontrak dan alih daya, perubahan ini berarti harus menata ulang cara mereka merekrut dan mengelola orang.
Ada juga kecemasan yang lebih halus: ketidakpastian. Undang-undang ini memberi waktu paling lama satu tahun, yaitu sampai 28 Oktober 2027, untuk menerbitkan aturan pelaksananya (Pasal 312). Selama masa itu, aturan pelaksana lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Pasal 310). Padahal banyak hal penting, dari rincian lembur, alih daya, sampai dana cadangan pesangon, justru diserahkan ke Peraturan Pemerintah. Bagi pengusaha, masa "abu-abu" seperti ini sering lebih menakutkan daripada aturan yang ketat tetapi jelas.
Membedah kecemasan itu
Saya bekerja di bidang HR, posisi yang setiap hari berdiri di antara manajemen dan karyawan. Dari situ saya belajar bahwa tidak semua kecemasan itu sama.
Ada kecemasan yang masuk akal. Biaya memang naik, dan bagi usaha menengah yang margin keuntungannya tipis, dana cadangan pesangon bukan perkara kecil. Ketidakpastian selama aturan turunan belum terbit juga nyata. Pengusaha butuh tahu persis apa yang harus dilakukan, bukan menebak-nebak.
Tetapi ada juga kecemasan yang sebenarnya lahir dari kebiasaan lama. Lembur yang dianggap otomatis, PHK yang dijadikan langkah pertama saat order turun, atau pekerja outsourcing yang dipakai bertahun-tahun tanpa kepastian. Hal-hal seperti ini memang harus berubah. Kalau sebuah model bisnis hanya bisa bertahan dengan cara mengorbankan hak dasar pekerja, persoalannya bukan pada undang-undangnya.
"Kalau terlalu pro-buruh, lapangan kerja bisa hilang"
Argumen ini sering muncul, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Negara mana pun memang bersaing menarik investasi, dan biaya tenaga kerja adalah salah satu pertimbangannya.
Namun, perlindungan pekerja dan iklim usaha yang sehat tidak harus saling meniadakan. Pekerja yang merasa aman cenderung lebih loyal, lebih produktif, dan lebih jarang berpindah kerja. Biaya rekrutmen dan pelatihan ulang yang selama ini tidak terlihat bisa ditekan. Sengketa ketenagakerjaan yang menguras waktu dan biaya juga bisa dicegah jika aturan mainnya jelas sejak awal.
Yang sebenarnya merugikan semua pihak bukanlah aturan yang melindungi pekerja, melainkan aturan yang tidak jelas dan ditafsirkan berbeda-beda di lapangan.
Penutup: standar baru, bukan ancaman
Undang-undang ini bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Ia adalah titik awal untuk membangun hubungan kerja yang lebih adil, dan keberhasilannya bergantung pada semua pihak.
Bagi pekerja, kenali hakmu, tetapi pahami juga kondisi perusahaan tempatmu bekerja. Hak yang kuat akan lebih bermakna jika perusahaannya juga tetap hidup.
Bagi pengusaha, lihat aturan ini sebagai standar baru, bukan ancaman. Perusahaan yang lebih dulu menyesuaikan diri justru akan lebih siap ketika aturan turunannya terbit.
Bagi pemerintah, pekerjaan rumahnya masih banyak. Aturan pelaksana harus terbit tepat waktu, ditulis dengan jelas, dan disusun dengan mendengar kedua pihak. Karena undang-undang yang baik di atas kertas hanya akan berarti jika ia juga bisa dijalankan dengan baik di lapangan.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.