Penulis: M Toufik Poli
Aktivis Mahasiswa Sulawesi Utara
Mengapa sejak 2019 hingga kini, mobilisasi intens gerakan protes di Sulawesi Utara yang dipimpin mahasiswa, tidak benar-benar tereskalasi secara meluas melibatkan massa rakyat? Mengapa gerakan yang bertujuan mengakomodasi kepentingan massa rakyat justru hanya memperoleh dukungan dari sebagian kecil subjek yang diperjuangkan? Apa kendala struktural yang dalam konteks ini, menjadi penghambat utama transformasi gerakan di aras lokal?
Runtutan pertanyaan di atas berasal dari perenungan kritis atas mobilisasi protes yang dijalankan oleh gerakan mahasiswa Sulawesi Utara baru-baru ini. Sebagai respons atas eskalasi nasional yang digerakkan oleh mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota di Jawa, aksi ini secara umum menuntut hal yang sama atas krisis ekologi dan ekonomi-politik Indonesia kontemporer. Yang membedakan hanya sebagian tuntutan yang mengakomodasi semesta masalah lokal, di mana kawan-kawan menyebutnya sebagai “isu lokal”.
Sama seperti mobilisasi protes mahasiswa sebelumnya, aksi ini secara relatif tereskalasi dengan cepat, tetapi juga redup dengan cepat. Melalui pola serupa sebelumnya, aksi ini muncul sebagai respons reaktif atas krisis dan mobilisasi protes nasional. Yang berbeda adalah taraf kesopanannya: melakukan Sholat berjamaah di jalanan dan berdoa bersama, setelah itu bubar secara teratur. Simbolisme kesopanan ini, yang mengambil bentuk ritual religius, menurut keyakinan saya, ingin menunjukkan corak sosial khas Sulawesi Utara yang diyakini sebagian orang sangat toleran dan mencintai harmoni: keyakinan yang selama ini digunakan untuk menyembunyikan tatanan sosial dan ekonomi Sulawesi Utara yang rapuh.
Apa yang membuat gerakan baru-baru ini, dan gerakan-gerakan sebelumnya, tidak mampu tampil secara signifikan? Tulisan pendek ini mengajukan beberapa tesis yang mungkin tepat sebagai tradisi otokritik dalam bergerak dan berpengetahuan. Tesis-tesis ini bisa saja tidak tepat, tetapi fakta bahwa gerakan mahasiswa di Sulawesi Utara mengandung kelemahan-kelemahan spesifik, adalah fakta bagi siapapun yang mengamati trajektori gerakan ini sejak lama.
1.Gerakan yang terisolasi tidak dapat memperoleh basis sosial pendukung
Sebagian besar gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa tidak pernah benar-benar terkoneksi secara konsisten dengan kekuatan kelas pekerja, petani, dan prekariat urban. Gerakan mahasiswa secara umum hanya bergerak secara isolasionis dan rekatif terhadap persoalan yang memperoleh atensi nasional. Beberapa kelompok gerakan mahasiswa memang terlibat dalam pengorganisiran petani dan nelayan, tetapi tidak pernah muncul sebagai satu kesatuan yang memperoleh basis dukungan yang luas, bahkan di tubuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Konsekuensinya, massa rakyat yang harusnya memberi simpati dan dukungan, justru menjadi yang pertama untuk mendelegitimasi aksi melalui media sosial.
2.Gerakan mahasiswa yang tidak memiliki perspektif kelas, tidak akan pernah memperoleh dukungan luas
Krisis yang meluas (polycrisis), yang saling terikat dan secara simultan terjadi bersamaan, merentang dari krisis ekologi, geopolitik, sosial dan ekonomi-politik, bersumber dari kontradiksi di dalam tubuh kapitalisme. Ketika kelompok super-kaya dalam tiga dekade terakhir menikmati laju pertumbuhan kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah ada sebelumnya, dan oligarki ekstraktif di Indonesia menikmati kekayaan dari perampokan alam secara besar-besaran, kehidupan kelas pekerja tetap sulit dalam mengakses kebutuhan dasar, kerja, dan upah layak. Sementara alam sebagai sumber daya material terampas dari tangan petani dan nelayan, tidak pernah kembali dalam bentuk distribusi material yang memadai.
Apa yang terjadi di Sulawesi Utara juga merepresentasikan kontradiksi tersebut. Di Sulawesi Utara, inflasi menguat di angka 8.07%,krisis ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif juga meluas, keamanan ruang sosial menurun akibat kejahatan jalanan, pengangguran yang meningkat dan perluasan rezim kerja informal, hingga kecenderungan deindustrialisasi, adalah krisis yang memiliki dimensi kelas. Namun, setidaknya sampai hari ini, tidak ada yang secara terang-terangan di dalam tuntutannya menyebut apa yang terjadi adalah akibat dari krisis kapitalisme. Selain itu, krisis tersebut yang menyentuh kehidupan keseharian massa rakyat Sulawesi Utara tidak mampu dikerangkai sebagai agenda kelas dalam perjuangan yang lebih luas. Sehingga, kemarahan massa rakyat akibat krisis, terepresentasi secara sporadis dalam beragam medium tanpa momentum untuk menginkorporasikan kemarahan tersebut menjadi perlawanan massa rakyat yang luas.
3.Tanpa artikulasi politik yang jelas, hanya akan muncul gerakan reaksioner
Sejauh ini, aliansi baru dibentuk menjelang mobilisasi aksi protes. Aliansi-aliansi ini, dengan niat luhur untuk persatuan sekalipun, tetap saja menghilang ketika aksi selesai. Aliansi ini biasanya tersekat dalam batas-batas birokratik antara organisasi mahasiswa, dimana masing-masing memiliki cara pandang dunia yang berbeda-beda, sehingga tidak semua akan sepakat bahwa bentuk dari gerakan haruslah berbasis kelas, dan akar dari persoalan yang dihadapi berasal dari kapitalisme. Respons yang muncul selalu dalam narasi yang berbeda-beda sesuai nilai dasar perjuangan masing-masing, sehingga tidak memiliki artikulasi politik yang sama, atau apa yang Chantal Mouffee dan Ernesto Laclau (1985)sebut rantai-ekuivalensi (chain of equivalence), yaitu di mana tuntutan, identitas, dan kelompok sosial yang berbeda-beda membentuk kesatuan politik berdasarkan kesamaan posisi terhadap tatanan dominan yang dihadapi.
4.Kepercayaan kepada mitos gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral, mematikan sisi politis yang potensial muncul
Gerakan mahasiswa di Sulawesi Utara masih banyak yang meyakini bahwa apa yang diperjuangkan adalah keluhuran moral mahasiswa sebagai “agen perubahan”. Moralitas dipakai sebagai justifikasi atas praktik yang sekedar mengoreksi kebijakan, dengan dalih tanpa kepentingan politik apapun: gerakan murni tanpa penunggang. Struktur kekuasaan di Indonesia justru memperlihatkan hal yang berbeda, dimana oligarki sebagai fusi kekuatan aliansi politisi-pebisnis dan birokrat, adalah entitas politik, bukan moral. Ia buruk bukan karena secara moral, melainkan konsekuensi dari kepentingan politik dan ekonomi. Dengan demikian, perlawanan terhadap kekuatan dan kepentingan tersebut harus berada dalam/dan berorientasi pada merebut pengaruh dan kuasa politik. Selama instrumen politik dan ekonomi masih berada pada penguasaan kekuatan tersebut, maka produk dari kebijakan negara adalah cerminan dari kepentingan kekuasaan mereka. Konsekuensinya bagi gerakan mahasiswa, khsusnya di Sulawesi Utara, harus memulai bergerak ke arah membangun kekuatan politik bersama dengan gerakan yang lebih luas secara nasional.
5.Tanpa adanya agenda alternatif yang operasional dan tepat secara teknokratis, gerakan mahasiwa tidak mampu meberi harapan
Dalam konteks ini, apa yang menjadi penting adalah gerakan mahasiswa harus mampu memajukan agenda alternatif yang menjadi anti-tesis dari agenda kelas penguasa. Agenda alternatif dalam hal ini, adalah jawaban atas ragam ketidakpuasan terhadap kebijakan yang selama ini ada. Syaratnya adalah, agenda alternatif harus operasional, dan dibangun dengan ketelitian teknokratis, yang pada prinsipnya, mendukung agenda-agenda redistribusi kekayaan, pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, makanan, perumahan dll.), pelestarian ekologi, perekonomian kolektif, dsb. Massa rakyat tidak bisa hanya diakomodasi kemarahannya, akan tetapi juga dapat memberi harapan atas dunia baru yang mungkin.
Daftar tesis ini bisa saja bertambah seiring pengamatan dan perdebatan. Seperti maksud tulisan ini di awal, yaitu bertujuan sebagai otokiritik dalam bergerak dan berpengetahuan, tulisan pendek ini terbuka atas polemik yang kemungkinan bisa muncul dari kawan-kawan.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.