Minggu, 22 November 2026

Pemuda Energi Indonesia Desak Kementerian ESDM Percepatan Penggunaan Kompor Induksi dan Penguatan Jaringan Listrik PLN

Pemuda Energi Indonesia Desak Kementerian ESDM Percepatan Penggunaan Kompor Induksi dan Penguatan Jaringan Listrik PLN

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda mulai mengancam stabilitas rantai pasok energi dan ketahanan fiskal Indonesia sepanjang 2026. Merespons kerentanan tersebut, Pemuda Energi Indonesia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI segera mengambil langkah taktis dengan mengakselerasi transformasi penggunaan kompor gas konvensional ke kompor listrik (induksi) secara merata di seluruh Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga ke pelosok desa.

Ketua Umum Pemuda Energi Indonesia, Erwin Damanik, menilai ketergantungan Indonesia terhadap pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor pada tahun 2026 sudah berada di titik kritis. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM tahun 2026, porsi impor LPG untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional melonjak hingga menyentuh 83,97 persen (naik dibandingkan posisi 2025 sebesar 80,58 persen). Dengan kebutuhan domestik yang mencapai 26.000 metrik ton per hari, produksi LPG dalam negeri tercatat hanya mampu memenuhi sekitar 0,13 juta ton, sementara impor sudah menembus 1,31 juta ton.

Ketergantungan ekstrem pada komoditas impor ini terbukti langsung menggerus ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Merujuk pada laporan realisasi APBN per Oktober 2026, belanja subsidi dan kompensasi (mencakup sektor energi dan non-energi, termasuk BBM, LPG 3 kilogram, serta listrik) telah menembus Rp415,8 triliun atau setara 93 persen dari total pagu APBN 2026. Angka tersebut melonjak tajam hingga 32 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025. 

Secara rinci, beban anggaran tahun 2026 tersebut terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp261,4 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp154,4 triliun, dengan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi yang sudah mencapai 6,49 juta ton hingga Oktober 2026. 

"Data Ditjen Migas 2026 yang menunjukkan impor LPG tembus 83,97 persen membuat postur APBN kita sangat rapuh menghadapi gejolak harga global dan gangguan distribusi akibat konflik Timur Tengah. Realisasi subsidi dan kompensasi dari Kemenkeu per Oktober 2026 yang sudah menghabiskan Rp415,8 triliun adalah alarm keras. Percepatan transformasi ke kompor induksi di seluruh Indonesia, dari kota hingga desa, Kompor Induksi bukan lagi sekadar beralih ke Kompor yang lebih Ramah Lingkungan, melainkan upaya penyelamatan fiskal negara," tegas Erwin Damanik. Selasa (17/11/2026).

Kapasitas Listrik 2026 Capai 108 GW dan Surplus 17 GW

Erwin memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal pasokan daya dan kekayaan sumber daya energi domestik yang cukup besar. Mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM tahun 2026, total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional telah menembus 108 Gigawatt (GW). 

Kondisi surplus daya yang juga dikonfirmasi langsung oleh Kementerian ESDM dan laporan operasional PT PLN (Persero). Dari data Kementerian ESDM 2026 juga mencatat Indonesia menyimpan potensi raksasa Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 3.687 GW, sementara kapasitas pembangkit EBT terpasang pada 2026 baru terealisasi sebesar 16,26 GW (sekitar 15 persen dari bauran kapasitas pembangkit nasional).

Menurut Erwin, Besaran Total kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW, serta surplus daya 17 GW ini harus segera diserap secara produktif melalui substitusi dan perubahan gaya hidup masyarakat ke Penggunaan Kompor Listrik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi penggunaan Kompor LPG ke Kompor Induksi hanya dapat terwujud apabila pemerintah hadir memberikan insentif dan kemudahan nyata bagi masyarakat, seperti bantuan paket perangkat kompor induksi, keringanan biaya tambah daya listrik, hingga skema tarif yang terjangkau dan yang paling penting memperkuat keandalan Sistem Jaringan PLN. 

"Saat ini devisa negara terus terkuras untuk mengimpor LPG, sementara kapasitas pembangkit listrik nasional kita sudah 108 GW dengan surplus daya 17 GW. ujarnya

Pemerataan Listrik Sejalan dengan Penguatan Penggunaan Energi Domestik

Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa agenda percepatan pemerataan akses listrik di seluruh pelosok Indonesia harus berjalan beriringan dengan penguatan pemanfaatan energi domestik. Kedaulatan energi sejati hanya dapat terwujud apabila pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional tidak hanya berorientasi pada perluasan jaringan semata, tetapi juga memaksimalkan serapan sumber daya energi dalam negeri untuk menggantikan komoditas impor di seluruh lapisan masyarakat.

"Percepatan pemerataan listrik di Indonesia harus sejalan dengan penguatan penggunaan energi domestik. Ketika masyarakat di kota maupun desa bersama-sama menyerap listrik domestik melalui kompor induksi yang didukung insentif pemerintah, negara akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sehat untuk menuntaskan elektrifikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Inilah wujud keadilan dan kemandirian energi nasional," tambah Erwin.

Defisit Jaringan PLN Sulbagsel Bukti Rapuhnya Sistem Jaringan Listrik PLN 

Di samping mendorong skema insentif pemerintah, Pemuda Energi Indonesia memberikan catatan kritis terhadap ketahanan dan keandalan infrastruktur PT PLN (Persero). Erwin menegaskan bahwa angka surplus listrik secara agregat nasional pada 2026 ternyata belum mencerminkan ketangguhan jaringan di seluruh daerah, karena sistem kelistrikan regional masih menyimpan kerentanan.

Ia menyoroti krisis pasokan yang sempat melanda sistem interkoneksi jaringan PLN Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) akibat fenomena iklim El Nino, di mana menyusutnya debit air pembangkit listrik tenaga air (PLTA) membuat daya mampu pasok anjlok dari sekitar 800 MW menjadi 300 MW hingga memicu defisit listrik mencapai 500 MW dan pemadaman bergilir bagi masyarakat.

"Defisit listrik sebesar 500 MW di jaringan PLN Sulbagsel akibat El Nino adalah contoh nyata betapa rapuhnya sistem ketenagalistrikan kita jika tidak dibenahi secara struktural. Surplus listrik nasional 17 GW di tahun 2026 tidak akan bermakna jika jaringan regional masih rentan lumpuh saat menghadapi anomali cuaca," tegas Erwin.

Ia menambahkan, kerentanan tersebut menjadi ujian besar bagi transformasi bisnis ritel dan keandalan operasional PLN sebelum mengajak masyarakat meninggalkan gas konvensional. PLN harus memperkuat interkoneksi jaringan antar wilayah, mendiversifikasi bauran pembangkit berbasis potensi EBT lokal yang lebih tahan cuaca Contohnya seperti Panas Bumi, serta menjamin keandalan Sistem hingga ke level pelanggan rumah tangga untuk menjamin tidak adanya pemadaman listrik PLN ujar Erwin. 

"Jika PLN mampu memastikan ketangguhan sistem jaringan layanan listrik yang andal tampa adanya pemadaman bergilir maka masyarakat akan yakin beralih sepenuhnya ke kompor induksi," pungkas Erwin.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!