LEMIGAS Urus Impor Migas, Siapa yang Bertanggung Jawab Jika BBM dan LPG Langka di Masyarakat?

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Perubahan skema tata niaga impor energi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 kian menuai polemik tajam. Langkah pemerintah mengalihkan wewenang pengadaan komersial impor minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG kepada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) dinilai sebagai sebuah langkah mundur. Menanggapi restrukturisasi tersebut, Pemuda Energi Indonesia secara resmi merilis pernyataan sikap dan dokumen kajian kritis yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Pemuda Energi Indonesia, Erwin Damanik, memperingatkan bahwa pemisahan fungsi pengadaan komersial dari entitas operator terintegrasi menciptakan kontradiksi besar serta risiko operasional tinggi yang secara sistemik berpotensi melumpuhkan distribusi energi nasional.

"Kami di Pemuda Energi Indonesia menolak keras jika nasib pemenuhan energi rakyat dijadikan ajang eksperimen birokrasi. Pemerintah harus segera menghentikan langkah keliru ini dan kembali pada esensi tata kelola industri migas yang kokoh," ujar Erwin Damanik dalam keterangan tertulisnya.

Belajar dari Kejayaan Sejarah: Kembali ke Semangat UU Nomor 8 Tahun 1971

Pemuda Energi Indonesia menyerukan agar pemerintah tidak perlu mencari formula asing yang membingungkan untuk mengamankan energi nasional. Erwin mendesak Presiden untuk menengok sejarah kesuksesan tata kelola industri migas domestik melalui semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, di mana negara memegang kendali penuh melalui satu pintu terintegrasi yang terbukti kokoh:

• Kekuasaan Penuh Negara: Pertamina memegang kuasa mutlak atas seluruh wilayah penambangan minyak, mengatur perizinan pihak asing, sekaligus menguasai rantai distribusi penjualan BBM domestik secara mandiri.
• Puncak Ketahanan Fiskal: Semangat unifikasi satu pintu ini sukses membawa Indonesia ke puncak kejayaan produksi minyak di era 1970-an hingga 1990-an dengan capaian lebih dari 1,6 juta barel per hari, sekaligus menjadi penyumbang terbesar kas negara (APBN).

"Menugaskan LEMIGAS sebuah institusi riset yang tidak memiliki portofolio dagang global untuk mengurus impor komersial bernilai ratusan triliun rupiah adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar tata kelola migas yang sehat. Tumpang tindih fungsi ini memicu persaingan tidak sehat dan benturan kepentingan antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero). Ketika lembaga teknis kementerian ditarik masuk ke ranah bisnis, celah kerugian keuangan negara menjadi sangat terbuka. Jangan gadaikan kedaulatan energi nasional," tegas Erwin.

Delapan Parameter Bom Waktu Rantai Pasok Energi

Dalam dokumen kajiannya, Pemuda Energi Indonesia memaparkan delapan parameter kerentanan struktural yang dihadapi akibat pengalihan impor BBM sebesar 1 juta barel per hari tersebut:

1. Skala Finansial Raksasa vs Kapasitas Lembaga Penguji: Transaksi komersial skala raksasa senilai ratusan triliun rupiah diserahkan kepada lembaga non-korporasi. Ketiadaan instrumen neraca komersial yang kuat membuka celah lebar bagi risiko salah urus (mismanagement) dan potensi kerugian negara.
2. Kerancuan Fungsi Teknis Ilmiah: Khitah utama LEMIGAS adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) ilmiah. Memaksa para peneliti laboratorium yang terbiasa menguji batuan dan mutu BBM untuk bertarung dalam negosiasi dagang internasional berada di luar kompetensi inti kelembagaan.
3. Ancaman Kelangkaan Total di Hilir akibat Timing Mismatch: Jalur impor dialihkan ke LEMIGAS yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan fisik satu liter pun. Ketidakcocokan waktu (mismatch timing) antara jadwal tibanya kargo impor dengan kapasitas tangki Pertamina di lapangan akan langsung mengeringkan SPBU secara instan.
4. Membuka Ruang Korupsi dan Kerugian Negara: Penambahan mata rantai birokrasi pengadaan yang panjang dari kementerian hingga ke BUMN hilir membuka ruang yang sangat besar untuk tindakan korupsi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara secara masif.
5. Ketiadaan Instrumen Mitigasi Keuangan Dagang Korporasi: Sebagai lembaga non-korporasi, BLU LEMIGAS tidak dibekali mekanisme finansial untuk mengelola lindung nilai (hedging) di pasar komoditas global. Hal ini membuat negara terpapar langsung oleh risiko selisih kurs dan fluktuasi harga migas global.
6. Ancaman Risiko Fiskal Baru dan Utang Tersembunyi (Hidden Debt): Pendanaan internal BLU LEMIGAS dinilai tidak akan memadai untuk membiayai impor skala raksasa secara berkelanjutan. Kebutuhan sumber pembiayaan eksternal berisiko melahirkan kewajiban kontinjensi yang pada akhirnya membebani APBN.
7. Pelemahan Tugas Pertamina sebagai Pembeli (Offtaker): Setelah komoditas energi tersebut masuk ke Indonesia lewat pintu LEMIGAS, Pertamina dipaksa membeli pasokan tersebut dari BLU LEMIGAS melalui skema domestik untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat. Skema rantai pasok baru yang berlapis ini rawan menimbulkan aksi lempar tanggung jawab antar-lembaga negara apabila sewaktu-waktu terjadi krisis kelangkaan BBM maupun LPG di tengah masyarakat.
8. Potensi Tumpang Tindih Klausul Hukum Komersial: Pemisahan pengadaan dan operasional memicu kerumitan hukum baru, terutama terkait batas tanggung jawab risiko selisih kurs dan kejelasan pemenuhan klausul kewajiban pembelian (take-or-pay) yang harus ditanggung oleh Pertamina selaku offtaker.

Tiga Desakan Darurat untuk Presiden Prabowo Subianto

Sebelum ketidaksinkronan regulasi di lapangan ini memicu krisis pasokan energi nasional, Pemuda Energi Indonesia melayangkan tiga desakan pengingat langsung kepada kepala negara:

• Pertama: Segera merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2026 dan menarik kembali wewenang pengadaan komersial dari institusi riset guna menutup celah inefisiensi, risiko hukum, serta potensi korupsi.
• Kedua: Mengembalikan fungsi impor satu pintu secara utuh kepada PT Pertamina (Persero) selaku pemilik sah fasilitas aset logistik fisik demi menjamin ketepatan waktu distribusi energi sampai ke tangan masyarakat.
• Ketiga: Mengembalikan status Pertamina sebagai Badan Usaha Khusus (BUK) yang berada langsung di bawah komando Presiden dengan menyerap semangat UU No. 8 Tahun 1971. Langkah ini krusial untuk menciptakan proses pengadaan impor migas yang transparan, akuntabel, memotong ego sektoral kementerian, serta memberikan kelincahan penuh di pasar internasional.

"Ketahanan energi nasional terlalu mahal jika harus dijadikan kelinci percobaan kebijakan dagang kementerian. Kami memohon Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas mengoreksi skema tata niaga ini sebelum rakyat menjadi korban kelangkaan energi yang dibuat oleh sistem birokrasi kita sendiri," pungkas Erwin Damanik.