LEMIGAS Ditugaskan Impor BBM 1 Juta Barel Per Hari, Apa Risikonya Bagi Ketahanan Energi Nasional?

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Perubahan skema impor energi yang memberikan wewenang pengadaan kepada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) memicu sorotan tajam. Pemuda Energi Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut demi menjaga tata kelola energi nasional dan memperkuat stabilitas keuangan negara.

Ketua Umum Pemuda Energi Indonesia, Erwin Damanik, secara terbuka menyoroti risiko besar di balik implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur peralihan mekanisme impor energi ke Indonesia. Menurutnya, pelibatan institusi riset dalam wilayah pengadaan komersial merupakan langkah yang keliru dan rentan menimbulkan masalah baru.

"Risiko bagi negara sangat besar disaat lembaga yang tugas pokoknya adalah riset dan pengujian justru terlibat langsung dalam pengadaan produk impor energi. Kebijakan ini dapat membuka peluang untuk tindakan korupsi dan membebani APBN jika tidak diawasi secara ketat. terlebih volume impor BBM kita sangat besar mencapai 1 juta barel per hari," ujar Erwin Damanik dalam keterangan tertulisnya.

Erwin menambahkan bahwa tumpang tindih fungsi ini berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan konflik kepentingan antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero). Ketika sebuah lembaga teknis kementerian mulai masuk ke ranah pengadaan komersial, celah kerugian keuangan negara menjadi sangat terbuka.

Di tengah tingginya dinamika geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah, Pemuda Energi Indonesia menilai pemerintah seharusnya memperkuat peran badan usaha milik negara. Erwin mengusulkan agar posisi Pertamina dikembalikan sebagai Badan Usaha Khusus yang berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini diyakini akan membuat proses pengadaan dan impor minyak dan gas bumi menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan fleksibel.

"Jika LEMIGAS tetap dibiarkan melakukan impor migas ke dalam negeri, ini akan melemahkan fungsi strategis Pertamina dalam memastikan ketahanan dan distribusi energi sampai ke tangan masyarakat," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Pemuda Energi Indonesia menyampaikan desakan langsung kepada kepala negara. "Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merevisi kebijakan ini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kedaulatan energi nasional," pungkas Erwin.