Pasokan Bijih Diperketat, Industri Smelter Nikel Hadapi Tekanan Produksi dan Investasi

Sinergynews.id, JAKARTA — Kebijakan pemerintah memperketat produksi bijih nikel mulai memberikan tekanan terhadap industri pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Keterbatasan bahan baku dinilai dapat menurunkan utilisasi fasilitas sekaligus meningkatkan ketidakpastian bagi investasi yang telah ditanamkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan bijih nikel untuk memasok smelter pada 2026 mencapai sekitar 320 juta ton. Namun, kuota produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun ini diperkirakan hanya berada di kisaran 260 juta-270 juta ton.

Kondisi tersebut berpotensi membuat pasokan bahan baku tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas pengolahan yang telah beroperasi.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memperkirakan produksi nikel olahan nasional pada 2026 turun sekitar 3,5%-4% dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 2,5 juta ton. Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya utilisasi sejumlah fasilitas smelter.

Hingga Agustus 2026, produksi nikel dari jalur pirometalurgi tercatat sekitar 1,3 juta ton. Sementara produksi melalui jalur hidrometalurgi mencapai sekitar 270.000 ton.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan, tekanan produksi tidak hanya disebabkan keterbatasan bijih, tetapi juga oleh perubahan operasi di sejumlah fasilitas. Beberapa tanur dialihkan untuk memproduksi nikel matte, sementara sebagian lainnya dihentikan pada semester II 2026 untuk mendukung kebutuhan listrik bagi produksi aluminium.

Pada fasilitas berbasis high pressure acid leach (HPAL), tantangan juga muncul dari meningkatnya harga sulfur dan tingginya harga bijih limonit sebelum adanya perubahan formula harga patokan mineral (HPM).

Menurut Arif, sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian bahkan mengalami pengurangan hingga penghentian produksi akibat kondisi internal perusahaan, termasuk tekanan keuangan.

Selain bahan baku utama, industri juga menghadapi persoalan ketersediaan dan harga bahan pendukung, terutama sulfur dan asam sulfat. Faktor cuaca turut memberikan tekanan karena kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu kegiatan operasional.

Kebutuhan Bijih Diproyeksikan Meningkat

Tekanan pasokan diperkirakan semakin besar pada 2027. Sejumlah fasilitas HPAL yang saat ini berada dalam tahap akhir konstruksi akan memasuki fase komisioning hingga operasi penuh sehingga kebutuhan bijih, khususnya jenis limonit, ikut meningkat.

Pada 2025, produksi produk HPAL seperti mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat mencapai sekitar 450.000 ton nikel. Kapasitas produksi MHP di Indonesia diperkirakan meningkat signifikan hingga akhir 2027 dan berpotensi melampaui 900.000 ton nikel.

Peningkatan kapasitas tersebut akan membutuhkan tambahan pasokan bijih limonit dalam jumlah besar. Karena itu, ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat utilisasi fasilitas smelter sekaligus memastikan investasi yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai keterbatasan pasokan dapat mendorong perusahaan melakukan rasionalisasi produksi, termasuk mengurangi volume pengolahan atau menghentikan sementara sebagian lini produksi.

Menurut Rizal, alternatif impor bijih dari negara seperti Filipina dan Kaledonia Baru sebenarnya masih terbuka secara terbatas. Namun, kemampuan negara pemasok juga memiliki batas sehingga belum tentu dapat menutup kekurangan pasokan bagi seluruh fasilitas smelter di Indonesia.

Keterbatasan bahan baku juga dinilai dapat memengaruhi keekonomian proyek. Ketika produksi berada jauh di bawah asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan, perusahaan dapat mengalami penurunan pendapatan dan laba, sekaligus memperpanjang periode pengembalian investasi.

Dampaknya juga dapat meluas ke penerimaan negara dan ekonomi daerah. Penurunan aktivitas produksi berpotensi mengurangi penerimaan dari pajak serta berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja apabila terjadi pengurangan operasi secara signifikan.

Pembatasan Produksi untuk Menjaga Cadangan

Di sisi lain, pembatasan produksi bijih nikel tidak semata-mata dipandang sebagai tekanan bagi industri. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan pasar dan memperpanjang umur cadangan mineral nasional.

Dengan pasokan bijih yang lebih terkendali, suplai nikel di pasar dapat berkurang sehingga membuka peluang penguatan harga. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendukung penerimaan negara, terutama melalui royalti pertambangan.

Rizal memperkirakan dengan tingkat produksi sekitar 260 juta ton, umur cadangan nikel Indonesia berada di bawah 15 tahun. Semakin tinggi produksi dilakukan, semakin cepat pula cadangan mineral nasional terkuras.

Pemerintah Fokus Jaga Keseimbangan Pasar

Pemerintah sendiri menilai kebijakan produksi tidak dapat hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seluruh smelter. Tingkat produksi juga harus disesuaikan dengan kondisi permintaan produk nikel di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melihat keseimbangan antara kapasitas pengolahan di dalam negeri dengan kondisi pasokan dan permintaan global.

Menurut Bahlil, peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan pasar justru berisiko menciptakan oversupply yang dapat menekan harga nikel. Kondisi tersebut dinilai tidak menguntungkan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha karena penerimaan negara dan keuntungan industri dapat menjadi tidak optimal.

Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan terhadap tingkat utilisasi smelter apabila pasar global masih berada dalam kondisi kelebihan pasokan. Kapasitas terpasang tidak selalu harus dijalankan secara penuh ketika produksi berlebih berpotensi menekan harga komoditas.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tantangan industri nikel ke depan bukan hanya mengenai seberapa besar kapasitas smelter yang dibangun, tetapi juga bagaimana memastikan ketersediaan bahan baku, keekonomian investasi, konservasi cadangan, dan keseimbangan pasar berjalan secara bersamaan.