Minggu, 22 November 2026

KSTI 2026 Rumuskan Rekomendasi Strategis untuk Perkuat Kemandirian Teknologi Nasional

Foto: Dok. Kemdiktisaintek
Foto: Dok. Kemdiktisaintek

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Surabaya – Sejumlah pakar dari berbagai bidang ilmu merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian sains dan teknologi Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup sektor pangan, kesehatan, energi, pertahanan, hingga mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi teknologi nasional.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam sesi Diseminasi Hasil pada rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 11–13 November 2026.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Jumat (13/11), delapan pakar memaparkan hasil perumusan kebijakan berdasarkan diskusi dan kajian terhadap berbagai tantangan pengembangan sains dan teknologi nasional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketahanan pangan. Akademisi ITS IDAA Warmadewanthi menjelaskan bahwa degradasi lahan pertanian akibat praktik konvensional serta terbatasnya perlindungan bagi petani selama masa transisi menuju pertanian regeneratif menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan ITS tersebut menekankan pentingnya menjaga kualitas tanah sekaligus memastikan kesejahteraan petani dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan.

“Pangan yang berdaulat berawal dari tanah yang sehat dan petani yang terlindungi,” ungkap Warmadewanthi.

Sebagai langkah strategis, ia merekomendasikan penguatan penyuluhan agroekologi serta optimalisasi koperasi desa untuk menjamin pemasaran dan penyerapan hasil panen petani.

Pada sektor kesehatan, Ketut Eddy Purnama menyoroti tantangan kemandirian alat kesehatan dalam negeri, khususnya dalam proses hilirisasi hasil penelitian menjadi produk yang dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut dosen Departemen Teknik Komputer ITS tersebut, inovasi alat kesehatan yang dihasilkan perguruan tinggi masih menghadapi hambatan regulasi, pendanaan pengujian klinis, serta belum optimalnya dukungan pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri.

“Pemerintah belum berperan sebagai off-taker dari produk alat kesehatan dalam negeri,” jelasnya.

Ia merekomendasikan agar pemerintah mengambil peran sebagai pembeli utama atau off-taker bagi produk alat kesehatan nasional yang memiliki potensi. Kebijakan tersebut perlu diikuti penyederhanaan proses perizinan dan penguatan pendanaan untuk pengujian klinis agar hasil riset perguruan tinggi dapat memasuki pasar.

Sementara itu, pada sektor energi, Dede Candra Riawan dari Departemen Teknik Elektro ITS memaparkan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Ia menilai diperlukan langkah terstruktur untuk mempersiapkan pembangunan dan operasionalisasi pembangkit nuklir pertama di Indonesia yang ditargetkan pada 2032.

“Pemerintah perlu membentuk organisasi pelaksana program nuklir nasional yang diiringi penguatan kesiapan industri, pengembangan talenta nuklir, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung target operasionalisasi PLTN pertama Indonesia pada 2032,” paparnya.

Rekomendasi tersebut menempatkan kesiapan kelembagaan, industri, sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan energi nuklir nasional.

Selain pangan, kesehatan, dan energi, penguatan ketahanan bencana juga menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut.

Adjie Pamungkas dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS menyampaikan pentingnya mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.

Para pakar lainnya turut menyampaikan rekomendasi di bidang pertahanan dan keamanan, kesehatan, kedaulatan teknologi, serta hilirisasi industrialisasi teknologi.

Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan sains dan teknologi yang lebih terarah, sekaligus memperkuat kemampuan nasional dalam menghasilkan dan mengembangkan teknologi secara mandiri.

Melalui KSTI 2026, Kemdiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi riset dan inovasi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, yang menempatkan pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai instrumen untuk menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!