Karhutla Mengganas di Tengah Ambisi Kredit Karbon: Aktivis Sebut Penanganan Ekologi Era Prabowo Kontradiktif dan Gagal Total

SINERGYNEWS.ID, Jakarta, 27 Oktober 2026 – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas tanpa kendali di berbagai wilayah Indonesia menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda. Kegagalan sistemik pemerintah dalam melakukan mitigasi dampak karhutla dinilai telah menyeret Indonesia ke ambang krisis multidimensi yang mengancam ruang hidup rakyat secara langsung.

Aktivis Energi dan Lingkungan, Erwin Damanik, secara resmi melayangkan kritik keras terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menegaskan bahwa bencana menahun ini telah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan karena memicu krisis iklim ekstrem sekaligus pelepasan emisi karbon dalam jumlah yang sangat masif ke atmosfer.

"Dampak karhutla ini sudah merugikan masyarakat secara nyata. Kita menghadapi ancaman krisis iklim yang berkepanjangan dan krisis air bersih yang ekstrem di berbagai daerah. Bahkan, saat musim hujan nanti tiba, kita berpotensi besar dilanda bencana banjir bandang karena hutan sebagai daerah resapan air telah habis dilalap api," ujar Erwin Damanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Erwin menyoroti ironi besar yang terjadi di dalam kabinet. Menurutnya, situasi riil di lapangan saat ini sangat bertolak belakang dengan agenda internasional yang gencar dikampanyekan oleh utusan khusus pemerintah.

"Kondisi ini sangat kontradiktif dan menjadi tamparan keras di tengah gencar-gencarnya Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, memimpin program perdagangan karbon dengan ambisi membawa Indonesia menuju pusat perdagangan karbon dunia. Bagaimana kita bisa menjual kredit karbon ke pasar global jika hutan yang menjadi aset penyerap emisi kita justru terus dibiarkan terbakar hebat? Misi menjadi pusat perdagangan karbon dunia ini gagal total di tengah kepulan asap," tegas Erwin.

Sorotan ini semakin mengemuka pasca langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang baru saja menyerahkan persetujuan perdagangan karbon sektor kehutanan untuk empat proyek dengan luas total mencapai 225.000 hektare. Erwin menilai langkah administratif tersebut menjadi tidak berarti apabila pemerintah gagal melindungi tegakan hutan yang tersisa dari amukan api.

Menyikapi bencana ekologis yang kian parah, Erwin Damanik secara terbuka mengajak seluruh elemen generasi muda di Indonesia untuk tidak tinggal diam dan mulai bersuara secara masif. Ia mendesak adanya akuntabilitas publik yang nyata dari jajaran pengambil kebijakan.

"Kami mengajak anak muda di seluruh Indonesia untuk bersuara lantang. Kita harus mendesak Presiden Prabowo beserta jajaran menteri dan utusan khususnya untuk bertanggung jawab penuh atas bencana ekologi ini. Masa depan lingkungan hidup generasi muda sedang dipertaruhkan akibat kelalaian tata kelola hari ini," pungkas Erwin.