Minggu, 22 November 2026

Pimpinan DPR Tanggapi Petisi Buka Ijazah Anggota Dewan, Dasco Sebut Data Pencalonan Tersedia di KPU

Foto: Dok. DPR RI
Foto: Dok. DPR RI

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi petisi yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI. Menurutnya, informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota legislatif telah tersedia dalam dokumen pencalonan yang dapat diakses melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco menjelaskan, data pendidikan para anggota DPR sudah disampaikan ketika mereka masih berstatus sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian, masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.

“Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua, demikian,” kata Dasco.

Tanggapan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun opini bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah tanpa terlebih dahulu memeriksa informasi yang tersedia.

Menurut Saan, riwayat pendidikan para anggota dewan dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun KPU. Informasi tersebut mencakup latar belakang pendidikan hingga daerah pemilihan masing-masing anggota.

“Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” ujar Saan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem tersebut menjelaskan bahwa DPR memiliki laman yang menyediakan informasi mengenai profil dan latar belakang para anggotanya. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengetahui riwayat pendidikan wakil rakyat.

Ia juga menilai bahwa persyaratan pendidikan calon anggota legislatif telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan administrasi dalam tahapan pencalonan.

“Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” katanya.

Petisi Desak Keterbukaan Ijazah Anggota DPR

Tanggapan pimpinan DPR tersebut muncul setelah beredarnya petisi berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!.

Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pengusulnya mendesak agar seluruh anggota DPR yang masih menjabat membuka riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada publik.

Dokumen yang diminta mencakup riwayat pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Tidak hanya meminta keterbukaan dokumen, pengusul petisi juga mendorong KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI.

Proses verifikasi tersebut diminta berlangsung secara transparan dan independen, dengan hasil pemeriksaan yang dapat diakses masyarakat.

Dalam petisi itu, pengusul berpandangan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian pernyataan dalam petisi tersebut.

Desakan ini kembali menempatkan transparansi informasi pejabat publik sebagai perhatian masyarakat. Di sisi lain, penelusuran data pencalonan dan verifikasi dokumen pendidikan menjadi aspek penting untuk memastikan informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!