Minggu, 22 November 2026

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Foto: Muzammil Ihsan
Foto: Muzammil Ihsan

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025–2026, Muzammil Ihsan, menilai pembahasan mengenai figur Wakil Presiden Republik Indonesia perlu mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, pengalaman kenegaraan, serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan.

Dalam diskursus tersebut, Muzammil turut menyinggung nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki pengalaman kelembagaan dan komunikasi politik untuk menjadi perhatian dalam pembahasan kepemimpinan nasional.

Muzammil yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Sumatera Utara periode 2025–2026 mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung berbagai kepentingan dan perbedaan di tengah masyarakat.

"Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan di tengah berbagai perbedaan,” ujar Muzammil, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi, mengedepankan dialog, dan menjaga persatuan merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan nasional.

Ia menilai pengalaman Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI dapat menjadi salah satu pertimbangan, terutama dalam memahami dinamika kelembagaan negara, proses politik, serta komunikasi antarkekuatan politik.

Muzammil juga menekankan bahwa tantangan Indonesia ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa. Persatuan, menurutnya, tidak cukup hanya disampaikan sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja sama, komunikasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Pandangan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari pengalamannya dalam gerakan mahasiswa nasional yang mempertemukannya dengan berbagai latar belakang, pandangan, dan kepentingan.

Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran figur pemimpin yang mampu menjaga ruang persatuan tanpa mengabaikan perbedaan pendapat.

Selain mempertimbangkan kapasitas figur, Muzammil mengingatkan bahwa setiap pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi.

Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Menurutnya, ketentuan konstitusional harus menjadi landasan utama agar setiap proses berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Karena itu, ia berharap diskursus mengenai kepemimpinan nasional dapat berlangsung secara sehat dan terbuka dengan mengedepankan rekam jejak, kapasitas, serta kontribusi nyata bagi bangsa, bukan semata-mata kepentingan politik kelompok tertentu.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Muzammil menegaskan bahwa kepentingan nasional, keberlanjutan pemerintahan, dan stabilitas negara harus tetap menjadi prioritas dalam setiap pembahasan mengenai masa depan kepemimpinan Indonesia.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!