Minggu, 22 November 2026

Dendy YRJI: Tuduhan Judi Online terhadap Sufmi Dasco Merupakan Fitnah dan Disinformasi

Foto: Sufmi Dasco Ahmad
Foto: Sufmi Dasco Ahmad

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia (YRJI), Muh Ageng Dendy Setiawan, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan klarifikasi terbuka terkait tudingan keterlibatan dalam isu judi daring atau judi online, penyebaran data pribadi (doxing), dan intimidasi.

Dendy, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2019–2025, menilai klarifikasi tersebut penting untuk meluruskan informasi yang beredar di ruang digital. Ia menyebut sikap terbuka seorang pejabat publik diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas.

Apresiasi tersebut disampaikan Dendy melalui keterangannya pada Rabu (18/11/2026). Ia juga membagikan ulang pernyataan resmi Dasco melalui fitur Instagram Story di akun terverifikasinya.

Menurut Dendy, langkah Dasco menunjukkan tanggung jawab seorang pejabat publik dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama ketika namanya dikaitkan dengan berbagai tudingan di media sosial.

"Langkah Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan klarifikasi secara terbuka patut diapresiasi karena menunjukkan tanggung jawab moral seorang pemimpin publik dalam meluruskan informasi simpang siur di ruang digital," ujar Dendy.

Dalam pernyataan tertulisnya, Dasco menjelaskan sejumlah hal terkait tudingan yang mengaitkan namanya dengan judi online, doxing, dan intimidasi.

Ia menyebut pemberitaan Tempo tidak secara eksplisit menyatakan dirinya terlibat dalam praktik judi daring. Karena itu, menurut Dasco, pemberitaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menempuh langkah hukum terhadap media yang tidak secara langsung menjadikannya sebagai objek pemberitaan.

Sementara itu, terkait unggahan media sosial yang secara langsung mengaitkan namanya dengan judi online melalui penafsiran terhadap pemberitaan tersebut, Dasco menyatakan akan mendiskusikan langkah selanjutnya bersama kuasa hukumnya.

Dasco juga membantah tudingan melakukan doxing maupun intimidasi. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut.

Di sisi lain, Dasco menyatakan tetap mendukung kebebasan berbicara dan berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap persoalan yang berkembang.

Menanggapi hal itu, Dendy menilai penyelesaian polemik melalui jalur hukum merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, upaya meluruskan tuduhan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik masyarakat.

Ia menekankan pentingnya membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dengan tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang tanpa dasar pembuktian.

"Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum sekaligus pimpinan DPR RI dua periode, beliau sangat memahami batasan antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan fitnah yang mencederai nama baik. Sikap beliau yang tetap menghormati kebebasan berbicara sekaligus mempersilakan penegak hukum memeriksa persoalan ini membuktikan bahwa beliau taat asas dan tidak anti-kritik," kata Dendy.

Dendy juga mengajak masyarakat menilai figur publik secara objektif dengan memperhatikan rekam jejak, kinerja, dan kontribusinya, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi yang berkembang di media sosial.

Ia menyinggung penghargaan Legislator Aspiratif dan Humanis dalam KWP Award 2023 yang diterima Dasco sebagai salah satu bentuk pengakuan atas kiprahnya di parlemen.

Selain itu, Dendy menyebut Dasco menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana pada 2024 dan Bintang Republik Indonesia Utama pada 2025. Ia juga menyoroti pengalaman Dasco dalam dunia pendidikan ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Menurut Dendy, berbagai rekam jejak tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik secara menyeluruh terhadap seorang pejabat negara.

Soroti Disinformasi di Ruang Digital

Dari perspektif komunikasi politik, Dendy menilai pengaitan nama seseorang secara berulang dengan isu sensitif tanpa verifikasi yang memadai dapat memperburuk kualitas informasi di ruang publik.

Ia merujuk pada kerangka Information Disorder yang dikembangkan Claire Wardle dan Hossein Derakhshan dalam kajian Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making (2017), serta pemikiran Brian McNair dalam buku An Introduction to Political Communication.

Menurutnya, potongan informasi yang dilepaskan dari konteks dan disebarkan tanpa proses verifikasi dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu polarisasi dan merusak reputasi seseorang.

Dendy menilai literasi digital menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya.

Dari perspektif hukum, ia juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi perlu dijalankan dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain.

Ia merujuk pada pemikiran almarhum Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dapat menyerang kehormatan seseorang.

Meski demikian, penilaian terhadap suatu tuduhan harus dilakukan melalui mekanisme hukum dengan memperhatikan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menutup keterangannya, Dendy mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menyerahkan penanganan polemik tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Ia berharap masyarakat tetap mengedepankan verifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya.

"Biarkan mekanisme hukum berjalan secara objektif agar ruang demokrasi kita tetap sehat dan bermartabat," pungkasnya.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!