Minggu, 22 November 2026

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Dendy Apresiasi Kepemimpinan Sufmi Dasco

Muh Ageng Dendy Setiawan
Muh Ageng Dendy Setiawan

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki babak penting setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati draf rancangan tersebut pada pembicaraan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh perwakilan fraksi dan pemerintah menyatakan persetujuan untuk membawa draf final RUU tersebut ke pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan rapat kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan tingkat pertama. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat mini fraksi dan penandatanganan naskah RUU.

Perkembangan tersebut mendapat apresiasi dari Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia (YRJI), Muh Ageng Dendy Setiawan. Mantan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2019–2025 itu menilai kepemimpinan Sufmi Dasco Ahmad berperan penting dalam mengawal penyelesaian pembahasan regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

Dendy, yang juga merupakan salah satu deklarator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA), menyebut ketukan palu dalam rapat tersebut sebagai bentuk konkret komitmen parlemen dalam mendorong pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kesepakatan tingkat pertama menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional setelah RUU Perampasan Aset menghadapi berbagai hambatan politik selama kurang lebih 18 tahun.

Ia menilai koordinasi dan perhatian langsung pimpinan DPR membantu mengurai kebuntuan pembahasan hingga seluruh fraksi dan pemerintah mencapai kesepakatan.

"Ketukan palu beliau hari ini menjadi bukti konkret bahwa komitmen parlemen untuk memberantas korupsi bukan sekadar janji politik atau upaya meredam aspirasi publik semata," ujar Dendy dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dendy juga menyoroti proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Berdasarkan penjelasan Sufmi Dasco Ahmad, Komisi III DPR RI telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan.

Bagi Dendy, banyaknya forum dengar pendapat tersebut menunjukkan bahwa proses percepatan legislasi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik.

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset memiliki konsekuensi hukum yang besar karena mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Karena itu, regulasi tersebut perlu memastikan efektivitas pemulihan aset negara sekaligus memberikan perlindungan hukum agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan.

"Pengawasan publik itu penting agar undang-undang ini nantinya tajam dalam memulihkan aset negara, sekaligus tetap memiliki pagar hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan," tutur Dendy.

Dalam pembahasan bersama pemerintah, Komisi III DPR RI juga menegaskan perlunya sejumlah ketentuan pengaman untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang sejak gagasan pembentukannya mulai diprakarsai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi. Salah satu konsep yang menjadi perhatian adalah non-conviction based asset forfeiture, yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya pemidanaan terhadap pelaku dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum.

Penyusunan naskah akademik RUU tersebut kemudian dirampungkan pada 2012 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama PPATK. Namun, pembahasannya di parlemen mengalami berbagai hambatan dan beberapa kali tidak berlanjut meskipun telah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada 4 Mei 2023, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden beserta draf RUU Perampasan Aset kepada DPR RI. Meski demikian, pembahasan belum berhasil diselesaikan hingga berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019–2024.

Momentum pembahasan kembali terbuka pada periode DPR RI 2024–2029. Dalam Rapat Paripurna pada 23 September 2025, RUU Perampasan Aset kembali ditetapkan sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas.

Selanjutnya, Badan Keahlian DPR menyelesaikan sinkronisasi naskah pada Januari 2026 untuk menyesuaikan substansi rancangan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

RUU tersebut kemudian ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026 sebelum akhirnya mencapai kesepakatan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026.

Menutup keterangannya, Dendy berharap seluruh fraksi di DPR RI tetap menjaga soliditas hingga proses pengambilan keputusan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna.

Ia berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat segera dituntaskan sehingga mekanisme pemulihan aset hasil korupsi dan kejahatan ekonomi dapat diperkuat untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Jika aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi bisa dirampas secara efektif untuk negara, manfaatnya akan kembali langsung untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Dendy.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!