Bidik Devisa Rp19 Triliun per Tahun, RI Terapkan Aturan Ketat untuk Ekspor Listrik ke Singapura

JAKARTA, 8 Juli 2026 — Proyek transisi energi lintas negara terbesar di Asia Tenggara resmi memasuki babak eksekusi nyata. Dalam pertemuan tahunan Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong resmi menyepakati kerja sama strategis perdagangan listrik lintas batas (Cross-Border Electricity Trade).

Indonesia berkomitmen mengekspor daya listrik rendah karbon minimal sebesar 3,4 Gigawatt (GW) ke Singapura, dengan potensi investasi jumbo yang diproyeksikan menembus Rp300 triliun.

Berikut adalah laporan mendalam mengenai poin-poin krusial dari mega-proyek bilateral ini:

BPI Danantara Ditunjuk Jadi Motor Utama Eksekusi

Langkah paling konkret dalam kesepakatan baru ini adalah penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemimpin konsorsium komersial dari sisi Indonesia. Lembaga superholding investasi yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo ini bergerak cepat dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama korporasi raksasa Singapura.

Dalam kesepakatan tersebut, Keppel Electric dan Sembcorp Utilities resmi ditunjuk sebagai agen pembeli utama (off-taker) daya dari Indonesia. Sementara itu, aspek teknis interkoneksi transmisi kabel bawah laut akan digarap bersama Singapore Energy Interconnections (SGEI).

Negosiasi Harga Alot: Pemerintah Tuntut Skema Win-Win

Meskipun payung hukum dan nota kesepahaman komersial telah ditandatangani, proses penentuan tarif jual-beli per kilowatt-hour (kWh) ternyata masih berjalan alot di meja perundingan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia memegang posisi tawar yang kuat dan tidak akan terburu-buru menyetujui harga yang diajukan jika dinilai belum menguntungkan posisi kas negara.

"Kami masih menghitung secara detail. Prinsipnya harus saling menguntungkan (win-win). Indonesia bukan sekadar menyediakan lahan untuk memproduksi energi bersih bagi negara lain, tetapi harus mendapatkan nilai ekonomi dan devisa yang sepadan," ujar Bahlil dalam keterangannya kepada media.

Jika negosiasi tarif ini rampung, ekspor ini diproyeksikan mampu menyumbang devisa negara sebesar USD 700 juta hingga USD 1,1 miliar (sekitar Rp12 triliun – Rp19 triliun) per tahun.

Menko Airlangga: Aliran Perdana Ditargetkan 1 hingga 1,5 Tahun Lagi

Terkait lini masa pembangunan infrastruktur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengindikasikan bahwa target pasokan komersial perdana diharapkan sudah mulai mengalir secara bertahap dalam 1 hingga 1,5 tahun ke depan, sebelum nantinya beroperasi secara penuh dan masif pada tahun 2035.

Untuk mencapai target tersebut, korporasi domestik seperti Medco Power (Pacific Medco Solar Energy), Adaro Green, dan Vena Energy akan mempercepat pembangunan infrastruktur hijau terintegrasi di kawasan Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun). Infrastruktur ini mencakup:

• Mega-proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala gigawatt-peak.

• BESS (Battery Energy Storage System) raksasa untuk menjaga stabilitas daya selama 24 jam.

• Kabel Laut Tegangan Tinggi (HVDC) yang melintasi Selat Singapura.

Proteksi Total Energi Domestik dan Aturan TKDN Ketat

Merespons kekhawatiran domestik mengenai potensi kelangkaan energi bersih di dalam negeri, pemerintah memberlakukan dua aturan benteng yang sangat ketat:

• Prinsip Domestic First: Listrik 3,4 GW yang diekspor wajib berasal dari pembangkit baru (greenfield project) yang dibangun khusus untuk pasar Singapura. Pemerintah menjamin proyek ini tidak akan mengambil atau mengalihkan pasokan listrik yang saat ini dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat maupun industri lokal Indonesia.

• Katalis Industri Manufaktur Lokal: Perusahaan asing yang terlibat diwajibkan mematuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ini berarti pabrik perakitan panel surya (solar PV) dan sistem baterai harus dibangun di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor teknologi hijau domestik.

Melalui kerja sama ini, Indonesia tidak hanya memposisikan diri sebagai eksportir daya, melainkan bersiap menjadi pusat rantai pasok hijau (Green Supply Chain Hub) utama di Asia Tenggara sekaligus mempercepat integrasi jaringan listrik regional (ASEAN Power Grid).