Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Semarang menempatkan isu pelayanan publik and hak sipil sebagai prioritas utama dalam pergerakannya. Hal ini terungkap dalam sesi diskusi strategis bersama Anggota DPRD Kota Semarang Dapil 3, Syaiful Bahri, S.Sos.I, di sela agenda Rakercab, Senin (2/2/2026).
Dalam paparannya, Syaiful Bahri menyoroti kompleksitas pelayanan publik di Kota Semarang yang dihuni sekitar 1,8 juta jiwa. Ia mengapresiasi inovasi pemerintah seperti Semarang Single Window and Semarang Hebat Mobile App, namun mengingatkan adanya tantangan nyata berupa digital divide atau kesenjangan akses teknologi di daerah pelosok.
"Kota ini memiliki visi 'Semarang Hebat', namun hak masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada aplikasi. Kader PMII harus hadir memastikan bahwa warga di pesisir utara yang terdampak rob maupun warga di pegunungan selatan mendapatkan standar pelayanan minimal yang sama kualitasnya," ujar Syaiful Bahri.
Syaiful secara khusus memberikan tantangan kepada para kader PMII untuk menjadi mitra kritis sekaligus pengawal program Smart City milik Pemkot Semarang. Ia menilai, fungsi pengawasan dari kelompok mahasiswa sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas kanal pengaduan seperti Call Center 112.
"Jangan biarkan inovasi hanya menjadi etalase politik. Saya menantang PMII untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang hak pelayanan dasarnya terabaikan, baik itu di sektor kesehatan melalui Jamkesmas maupun pendidikan inklusi," tambahnya secara tegas.
Menanggapi hal tersebut, PC PMII Kota Semarang berkomitmen menjadikan isu pelayanan publik sebagai instrumen gerakan advokasi mereka. Sinergi antara legislatif and organisasi mahasiswa diharapkan dapat memperkecil celah kesenjangan layanan di Kota Semarang, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan and partisipatif.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.